BOALEMO, newsline.id — Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Boalemo, Aris Munandar Rahim, menyampaikan kritik tegas terhadap maraknya oknum penagih utang atau debt collector yang dinilai meresahkan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Munandar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boalemo pada Selasa, 21 Juli 2026. Ia menilai persoalan penagihan utang perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan yang membuat masyarakat merasa terintimidasi atau terganggu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kegiatan penagihan utang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar hak masyarakat. Penagihan seharusnya mengedepankan etika, komunikasi yang baik, serta menghormati keamanan dan kenyamanan pihak yang ditagih.
Aris Munandar Rahim berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap laporan masyarakat mengenai perilaku oknum penagih utang. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik penagihan, termasuk memastikan bahwa pihak yang melakukan penagihan memiliki kewenangan yang sesuai dan menjalankan tugas secara profesional.
Di sisi lain, persoalan kewajiban pembayaran utang tetap perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sah. Namun, proses penagihan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan ancaman, kekerasan, intimidasi, atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.
Sorotan dalam rapat paripurna tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi instansi terkait agar masyarakat memperoleh perlindungan serta memiliki akses untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami praktik penagihan yang diduga melanggar ketentuan.
Melalui perhatian dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan praktik penagihan utang di Kabupaten Boalemo dapat berjalan secara tertib, profesional, dan sesuai aturan, sehingga hak masyarakat tetap terlindungi.










