BOALEMO – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, mendorong pemerintah daerah melakukan validasi dan pemutakhiran data desil agar program bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan mereka.
Dorongan tersebut disampaikan Eka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Boalemo bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial dan PMD, serta Bappeda Kabupaten Boalemo, Senin (7/9/2026).
Rapat itu digelar menyusul keluhan masyarakat dan sejumlah kepala desa terkait klasifikasi desil yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah kepala desa sebelumnya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada anggota DPRD Boalemo. Mereka meminta agar data penerima bantuan mendapat perhatian dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Eka, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama dalam penetapan sasaran program bantuan sosial. Karena itu, validasi dan pemutakhiran perlu dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam data.
“Data harus divalidasi dan diperbarui. Kita ingin bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar Eka.
Menurutnya, pembenahan data tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, BPS, pemerintah desa, dan instansi terkait agar proses pemutakhiran berjalan lebih terarah serta menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi terkini.
Data yang akurat, lanjutnya, juga menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan dan menentukan prioritas program sosial. Dengan demikian, bantuan dapat disalurkan berdasarkan kriteria yang berlaku dan kebutuhan masyarakat.
Bantuan Pangan Jadi Perhatian
Persoalan ketepatan data dinilai semakin penting di tengah kondisi kemarau yang berdampak pada kebutuhan masyarakat. Keterbatasan air dan kebutuhan pangan menjadi perhatian, khususnya bagi warga yang memerlukan dukungan pemerintah.
Dalam situasi tersebut, validasi data diperlukan agar program bantuan dapat menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan.
Melalui RDP tersebut, DPRD Boalemo mendorong perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti persoalan data desil melalui mekanisme pemutakhiran yang berlaku.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan sosial yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Boalemo.










