NEWSLINE.ID, KABGOR– Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap aturan ketenagakerjaan guna mencegah perselisihan hubungan industrial sekaligus menciptakan iklim kerja yang kondusif.
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Tahun 2026 yang digelar Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo melalui Bidang Hubungan Industrial, Kamis (19/11/2026), di Agrindo Station.
Kegiatan ini diikuti 30 peserta dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Gorontalo, di antaranya Dua Jaya Bersaudara, PT Royal Coconut, Seger Pangan, dan DK Mart.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Dr. Sumanti Maku, M.Si., MH, unsur PPNS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Mohamad Jodi Panto Biludi, SH, Ketua FSPMI Provinsi Gorontalo, serta pengurus APINDO Kabupaten Gorontalo turut hadir sebagai narasumber.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, Sumanti Maku, mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya masih kerap menangani perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Salah satu pemicunya adalah kurangnya pemahaman masing-masing pihak mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.
Menurutnya, persoalan tersebut juga dipengaruhi oleh perjanjian kerja yang belum mengatur secara jelas hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan.
“Perselisihan kerja yang terjadi selama ini ternyata banyak dipicu karena masing-masing pihak belum memahami dengan baik hak dan kewajibannya. Bahkan, ada yang belum memahami aturan ketenagakerjaan yang berlaku,” ujar Sumanti.
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi antara perusahaan dan pekerja, sehingga setiap hubungan kerja dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan pemahaman regulasi yang sama, Sumanti berharap potensi perselisihan antara pekerja dan perusahaan dapat diminimalkan. Selain itu, ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan dapat dituangkan secara jelas dalam dokumen perjanjian kerja.
“Harapan kami, ke depan iklim bekerja dan iklim berusaha di Kabupaten Gorontalo semakin kondusif. Baik pemberi kerja maupun pekerja dapat menjalankan aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah disepakati dan tercantum dalam dokumen kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Sugondo Makmur menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja dalam membangun hubungan industrial yang sehat.
Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan hak-hak tenaga kerja terpenuhi sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membuka peluang kerja yang lebih baik.
“Kalau saling berkolaborasi dengan baik, insyaallah tenaga kerja akan mendapatkan hak-haknya. Tenaga kerja juga dapat melaksanakan tugas dengan baik, nyaman dan aman. Dengan demikian, diharapkan terjadi penurunan angka pengangguran di Kabupaten Gorontalo,” ujar Sugondo.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Gorontalo berharap terbangun hubungan industrial yang lebih harmonis, dengan perusahaan memahami kewajibannya dan pekerja mengetahui hak serta tanggung jawabnya. Dengan demikian, iklim investasi dan ketenagakerjaan di daerah dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.










