BOALEMO – Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo mendorong pemerintah desa melakukan pemutakhiran data desil melalui musyawarah dusun (Musdus). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan data kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Boalemo bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial dan PMD, serta Bappeda Kabupaten Boalemo, Senin (7/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat digelar menyusul keluhan masyarakat dan sejumlah kepala desa yang menilai data desil belum sepenuhnya menggambarkan kondisi warga di wilayah masing-masing.
Persoalan tersebut sebelumnya disampaikan sejumlah kepala desa kepada anggota DPRD Boalemo. Mereka menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi warga dengan data yang menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program bantuan pemerintah.
Pemutakhiran Data Dimulai dari Dusun
Dalam pembahasan itu, Komisi III bersama instansi terkait mendorong langkah konkret untuk memperbaiki data melalui mekanisme partisipatif di tingkat desa.
Dinas Sosial dan PMD diminta menginstruksikan pemerintah desa agar melaksanakan Musdus guna mengidentifikasi warga yang datanya perlu diperbarui.
Pemutakhiran tersebut mencakup warga yang dinilai memenuhi kriteria, tetapi belum tercatat dalam data, maupun warga yang masih masuk dalam daftar penerima bantuan meskipun kondisi terkini mereka perlu ditinjau kembali.
Melalui Musdus, pemerintah desa diharapkan dapat menghimpun informasi dan masukan masyarakat secara terbuka sebelum data diusulkan untuk diperbaiki melalui mekanisme yang berlaku.
TKPKD Diminta Perkuat Koordinasi
Selain mendorong keterlibatan pemerintah desa, Komisi III juga meminta Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) memperkuat koordinasi dan pendampingan dalam proses pemutakhiran data kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di desa yang telah menyampaikan keluhan, tetapi juga di seluruh dusun di Kabupaten Boalemo.
Komisi III berharap pemutakhiran data dapat dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar informasi yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat terkini.
Data yang akurat menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan sasaran program bantuan. Karena itu, pembaruan data di tingkat desa diharapkan dapat membantu mengurangi ketidaksesuaian sasaran dan mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sesuai kriteria program.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Boalemo mendorong sinergi antara pemerintah desa, perangkat daerah, BPS, dan TKPKD agar proses pembaruan data berjalan terkoordinasi, partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan.










