MAKASSAR, Newsline.Id— Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan di tingkat wilayah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepamongprajaan bagi para Camat se-Kabupaten Gorontalo di Hotel Almadera, Makassar, Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, hingga Jumat (17/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat memberikan pembekalan, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menekankan pentingnya transformasi peran camat sebagai pemimpin wilayah yang responsif, adaptif, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik. Ia memaparkan 4 Arah Aksi Camat sebagai landasan utama dalam mengubah gagasan menjadi kebiasaan kerja nyata di lapangan,
Pertama,Hadir di Lapangan. Camat diinstruksikan untuk membangun ritme kunjungan kerja secara rutin, membuka dialog aktif dengan warga, serta memantau langsung kualitas pelayanan di lapangan.
Kedua,Kerja Berbasis Data. Setiap kebijakan dan keputusan di tingkat kecamatan harus berpijak pada data yang akurat guna memetakan masalah, menetapkan prioritas, dan mengukur keberhasilan kinerja.
Ketiga,Perkuat Kolaborasi. Menggalang sinergi yang solid dengan menyatukan seluruh perangkat kecamatan, pemerintah desa, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), hingga elemen masyarakat.
Keempat,Pastikan Tindak Lanjut. Setiap aduan dan aspirasi masyarakat wajib memiliki kejelasan respons, penanggung jawab yang tegas, serta tenggat waktu (deadline) penyelesaian yang terukur.
Membangun Pergeseran Paradigma Kepemimpinan Wilayah
Selain empat pilar aksi tersebut, Bupati Sofyan menekankan pentingnya pergeseran paradigma kepemimpinan dari budaya “Dilayani” menjadi “Melayani”. Kultur kerja jajaran kecamatan harus mengedepankan prinsip hadir untuk memahami warga, melayani demi menjawab kebutuhan, serta memberdayakan masyarakat guna mewujudkan kemandirian wilayah.
Pendekatan ini turut diperkuat oleh nilai-nilai Trilogi Kepamongprajaan
Ing Ngarsa Sung Tulada (memberi teladan),Ing Madya Mangun Karsa (membangun semangat dan karsa), serta Tut Wuri Handayani (memberikan dorongan dan dukungan).
Tak kalah penting, para camat dituntut memiliki kepekaan kepemimpinan wilayah dengan memegang teguh prinsip “Hadir sebelum masalah membesar”. Langkah preventif ini dijalankan melalui empat tahapan terstruktur,
* Baca: Memetakan isu strategis, kebutuhan warga, potensi konflik, hingga keberadaan kelompok rentan.
* Dialog: Membuka ruang komunikasi langsung dan inklusif bersama warga serta para pemangku kepentingan.
* Koordinasi: Mengoptimalkan peran Forkopimcam dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
* Tindak: Menentukan langkah konkret, menetapkan penanggung jawab, merumuskan tenggat waktu, serta memastikan tindak lanjut yang nyata.
Melalui Diklat Kepamongprajaan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap seluruh camat mampu membawa perubahan positif, mengukuhkan standar kepemimpinan yang berintegritas, serta mendongkrak kualitas pelayanan publik di wilayah masing-masing.










