BOALEMO, NEWSLINE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Rabu (22/7/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, H. Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam agenda pertama, rapat membahas penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi DPRD serta tanggapan atau jawaban kepala daerah atas pandangan umum tersebut.
Pembahasan KUA dan PPAS merupakan bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran pemerintah daerah untuk tahun berikutnya.
Melalui pandangan umum fraksi, anggota DPRD memiliki kesempatan menyampaikan masukan, pertanyaan, dan catatan terhadap arah kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Selanjutnya, kepala daerah memberikan tanggapan atas pandangan yang disampaikan masing-masing fraksi.
DPRD Bahas Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
Setelah agenda pembahasan KUA dan PPAS 2027, rapat dilanjutkan dengan paripurna terkait Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Agenda lanjutan tersebut meliputi penyampaian laporan khusus DPRD atas hasil pembahasan Ranperda, pendapat akhir masing-masing fraksi terhadap hasil pembahasan, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, serta penyampaian pendapat akhir kepala daerah.
Pembahasan Ranperda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat kebijakan penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Boalemo.
Melalui regulasi tersebut, penanganan kawasan kumuh diharapkan dapat dilakukan secara terarah, dengan memperhatikan kualitas lingkungan tempat tinggal, kelayakan hunian, serta kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan permukiman yang sehat dan aman.
Rangkaian rapat paripurna ini memperlihatkan dua agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni pembahasan arah kebijakan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 dan pembahasan regulasi terkait peningkatan kualitas perumahan serta permukiman. (*)










