BOALEMO, NEWSLINE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Paripurna ke-45 dalam rangka pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025, Rabu (15/7/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, H. Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos., dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, terdapat empat agenda utama yang dibahas. Pertama, penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025.
Kedua, penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi DPRD terhadap laporan Badan Anggaran. Pendapat akhir fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum pengambilan keputusan terhadap Ranperda tersebut.
Ketiga, penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025.
Selanjutnya, agenda keempat yakni penyampaian pendapat akhir kepala daerah sebagai bagian dari rangkaian rapat paripurna.
Rapat paripurna ini merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan dilaksanakannya rapat paripurna ini, proses pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025 memasuki tahapan pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. (*)










