BOALEMO, NEWSLINE.ID – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, H. Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos., memimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo dalam rangka pembahasan dan persetujuan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/8/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan kebijakan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Boalemo sebelum memasuki proses penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, terdapat empat agenda utama yang dibahas. Agenda pertama adalah penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pokok-pokok pikiran fraksi terhadap pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS. Pandangan fraksi menjadi bagian dari proses penyampaian masukan serta catatan DPRD terhadap arah kebijakan dan prioritas anggaran daerah.
Agenda berikutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026. Tahapan ini merupakan bagian dari proses koordinasi dan kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif dalam pembahasan kebijakan umum anggaran.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir kepala daerah sebagai bagian dari rangkaian pembahasan perubahan kebijakan anggaran tersebut.
Melalui forum paripurna ini, DPRD Kabupaten Boalemo menjalankan fungsi anggaran dengan membahas arah kebijakan keuangan daerah bersama pemerintah kabupaten. Pembahasan tersebut menjadi landasan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan perubahan anggaran diharapkan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta program prioritas pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Boalemo.
Dengan terlaksananya tahapan pembahasan tersebut, proses penyusunan perubahan anggaran daerah diharapkan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.










