LIMBOTO ,newsline.id– DPRD Kabupaten Gorontalo meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan penyesuaian terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I APBD Tahun Anggaran 2026 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya bersama Badan Anggaran DPRD.
Penyesuaian dinilai perlu dilakukan seiring rencana pemerintah daerah menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Dokumen KUA-PPAS yang sebelumnya diajukan masih mengacu pada struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lama, sehingga perlu diselaraskan dengan perubahan kelembagaan yang tengah dipersiapkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, mengatakan DPRD meminta agar dokumen perencanaan anggaran tersebut dikoreksi sebelum pembahasan dilanjutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KUA-PPAS yang disusun sebelumnya masih menggunakan struktur OPD lama. Sementara pemerintah daerah berencana segera menerapkan SOTK baru. Karena itu DPRD meminta agar dokumen tersebut dikoreksi dan disesuaikan kembali,” ujar Sugondo kepada awak media.
Menurut Sugondo, pemerintah daerah menargetkan penerapan SOTK baru dapat mulai diberlakukan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Namun, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan kesiapan seluruh tahapan administrasi dan regulasi.
“Pemerintah memiliki target penerapan pada anggaran perubahan. Namun kami juga tidak ingin memaksakan apabila kondisi belum memungkinkan. Karena itu telah disiapkan beberapa skenario sebagai langkah antisipasi sambil menunggu perkembangan proses yang berjalan,” katanya.
Menanggapi isu yang beredar mengenai pengisian jabatan pada struktur baru, Sugondo menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai nama-nama pejabat yang akan menempati posisi tersebut.
“Belum ada nama siapa pun. Fokus pemerintah daerah saat ini adalah menyelesaikan penataan struktur organisasi serta melakukan penyesuaian dokumen anggaran agar selaras dengan SOTK yang baru,” tegasnya.
