Newsline Id, Kabgor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo A. Makmur, menegaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin, tetapi harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Sugondo saat membuka sekaligus memberikan arahan pada Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan DTPK Tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2026, Kamis (29/10/2026), di Hotel Grand-Q, Kota Gorontalo.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, camat dari lima wilayah lokus DTPK, kepala puskesmas beserta jajaran, serta unsur lintas bidang Dinas Kesehatan.
Lima wilayah yang menjadi lokus evaluasi meliputi Kecamatan Asparaga, Bilato, Biluhu, Batudaa Pantai, dan Telaga Puncak.
Dalam arahannya, Sugondo menekankan bahwa forum evaluasi harus mampu mengidentifikasi persoalan secara menyeluruh sekaligus merumuskan solusi yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan harus diterjemahkan menjadi rekomendasi dan langkah tindak lanjut, sehingga perbaikan pelayanan kesehatan benar-benar terencana.
“Hari ini harus keluar rekomendasi tentang apa yang harus kita kerjakan selanjutnya, dan kemudian itu masuk di anggaran 2027. Kita semua bergerak terbimbing, mulai dari perencanaan hingga evaluasi yang komprehensif,” tegas Sugondo.
Menurutnya, pelayanan kesehatan di wilayah DTPK membutuhkan perhatian dan pendekatan khusus karena kondisi geografis, keterbatasan akses, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Karena itu, camat dan kepala puskesmas diharapkan aktif menyampaikan kondisi riil di wilayah masing-masing, termasuk berbagai hambatan yang memengaruhi jangkauan dan kualitas pelayanan.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi lintas sektor agar persoalan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan logistik, hingga pembiayaan dapat ditangani secara tepat. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menghasilkan gambaran kondisi pelayanan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia, Marjen Ayuba, SKM, selaku Kepala Tim Kerja Fasilitas dan Mutu Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, dalam laporannya menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada lima puskesmas lokus DTPK selama tahun 2026.
Evaluasi mencakup penilaian capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), identifikasi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan, serta pengumpulan data dan bahan paparan dari masing-masing puskesmas sebagai dasar penyusunan rencana penguatan pelayanan kesehatan DTPK tahun 2027.
Selain mengevaluasi capaian program, pertemuan ini juga diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut, termasuk usulan penambahan tarif layanan khusus DTPK yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
Marjen menambahkan, kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti 34 peserta, terdiri atas lima camat, 15 perwakilan puskesmas, 10 peserta dari lintas bidang Dinas Kesehatan, serta unsur terkait lainnya. Pembiayaan kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Gorontalo Tahun 2026.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan tersusun laporan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan DTPK Tahun 2026 pada masing-masing puskesmas lokus, sekaligus dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) Penguatan Pelayanan Kesehatan DTPK Tahun 2027.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan prioritas program, menyusun kebutuhan anggaran, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, dan puskesmas.
Dengan evaluasi yang berbasis kondisi nyata di lapangan dan ditopang komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan geografis.
Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan.










