Newsline.Id, KABGOR– Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat koordinasi lintas sektor untuk merespons sejumlah persoalan strategis daerah. Mulai dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), kenaikan harga pangan, distribusi BBM dan LPG bersubsidi, hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi agenda utama dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (3/11/2026), dipimpin Bupati Gorontalo Sofyan Puhi.
Dalam paparannya, Sofyan menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur Forkopimda dan perangkat daerah untuk menangani berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas, keamanan, serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah aktivitas PETI menggunakan alat berat berupa ekskavator di kawasan Sungai dan Hutan Dedenggula serta Botuwonggubu, Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga.
Menurut materi paparan Bupati, praktik pertambangan ilegal dengan menggunakan alat berat memiliki risiko lebih besar dibandingkan aktivitas pertambangan tradisional. Selain mempercepat eksploitasi sumber daya mineral, aktivitas tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, perubahan bentang alam hingga ancaman keselamatan masyarakat.
Karena itu, penanganan PETI membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, kepolisian, TNI, instansi ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan dan desa, serta partisipasi masyarakat.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya deteksi dini, pengawasan lapangan dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Selain PETI, pengendalian inflasi menjadi perhatian penting. Data yang dipaparkan menunjukkan inflasi September 2026 mencapai 6,28 persen, meningkat dibandingkan September 2025 sebesar 2,11 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,32.
Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, beras dan daging ayam, menjadi faktor yang perlu diantisipasi, terutama akibat gangguan produksi dan dampak perubahan iklim.
Untuk mengendalikan kondisi tersebut, Pemkab Gorontalo mendorong penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Langkah pengendalian juga diarahkan pada optimalisasi produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan, gerakan tanam, kerja sama antardaerah serta pemantauan harga dan stok komoditas strategis.
Persoalan distribusi energi turut menjadi pembahasan. Keterlambatan pengiriman BBM dan LPG, dugaan penimbunan melalui kendaraan modifikasi, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi dinilai membutuhkan pengawasan lebih terpadu.
Dalam materi tersebut, Bupati mendorong tujuh pilar strategis tata kelola energi daerah, mulai dari penguatan koordinasi kelembagaan, penataan penerima subsidi, pemerataan distribusi, pengawasan penyalahgunaan subsidi, digitalisasi, perlindungan masyarakat hingga transisi energi.
Salah satu gagasan yang disiapkan adalah Sistem Informasi Pengendalian Distribusi Energi Daerah atau SIPEDAS ENERGI. Sistem ini dirancang untuk memuat peta lokasi SPBU, SPBUN, agen dan pangkalan, data alokasi serta realisasi penyaluran, informasi harga, stok, hingga kanal pengaduan masyarakat.
Di sektor kebencanaan, perhatian diarahkan pada penguatan mitigasi karhutla melalui pemetaan kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli terpadu dan pembentukan gerakan Desa Bebas Api Kabupaten Gorontalo.
Bupati juga menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih dan air untuk kebutuhan pertanian. Pemerintah kecamatan dan desa diminta memiliki identifikasi sumber air potensial serta rencana pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.
Pengembangan infrastruktur irigasi juga perlu disesuaikan dengan luas lahan pertanian, kebutuhan air tanaman, kondisi sumber air dan kalender musim tanam. Konservasi sumber air turut diarahkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk ekosistem Danau Limboto.
Dukungan Program Strategis Nasional
Rapat Forkopimda juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap tiga program strategis nasional, yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemkab Gorontalo menyiapkan sepuluh agenda dukungan, antara lain inventarisasi dan pemetaan lokasi program, penyusunan peta jalan, penetapan wilayah prioritas, kesiapan infrastruktur dan lahan, serta penguatan kapasitas kelembagaan.
Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM dan koperasi dalam rantai pasok kebutuhan program MBG. Dengan demikian, pelaksanaan program nasional diharapkan turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan memperkuat produksi pangan lokal.
Melalui rapat Forkopimda ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menempatkan koordinasi lintas sektor sebagai bagian penting dalam merespons persoalan daerah sekaligus memastikan program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.










