Fraksi Golkar Boalemo Minta Perubahan KUA-PPAS 2026 Utamakan Program Prioritas

Tuesday, 11 August 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BOALEMO, NEWSLINE.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo mendorong pemerintah daerah menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 secara rasional, dengan mengutamakan program prioritas serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, I Wayan Yudiastika, saat membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo, Selasa (11/8/2026).

ADVERTISEMENT

website

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pandangannya, I Wayan menyampaikan bahwa Fraksi Golkar menerima secara positif rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 yang telah dibahas Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan belanja daerah. Setiap program yang direncanakan diharapkan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel,” kata I Wayan.

Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan hingga akhir tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang disoroti adalah evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi berdasarkan potensi riil daerah.

Pinjaman Daerah untuk RSUD Iwan Bokings

Terkait rencana pinjaman daerah dari Bank SulutGo untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Ir. Iwan Bokings, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menyiapkan perencanaan secara matang.

Menurut I Wayan, rencana pembiayaan tersebut harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Fraksi Golkar menilai, setiap keputusan pembiayaan perlu disertai perhitungan yang cermat agar tujuan peningkatan pelayanan kesehatan dapat tercapai tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal daerah.

Selain persoalan pembiayaan rumah sakit, Fraksi Golkar meminta pemerintah mempertimbangkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TKOD) bagi ASN, honorarium PPPK paruh waktu dan tenaga non-ASN, serta insentif aparat desa, Dasawisma, tokoh adat, dan imam desa hingga Desember 2026.

Pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

Minta CSR Perusahaan Diakomodasi

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar turut menyoroti pentingnya mengakomodasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Boalemo.

I Wayan menegaskan bahwa pembahasan perubahan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk TAPD dan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Setiap pembahasan KUA, PPAS maupun RAPBD Perubahan harus dilakukan secara serius oleh TAPD, OPD dan seluruh unsur yang terlibat agar tidak menimbulkan persoalan terkait regulasi,” ujar I Wayan.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi antara hasil pembahasan anggaran dan pelaksanaannya. Program yang telah disepakati harus dijalankan sesuai perencanaan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pemerataan Pembangunan Jadi Perhatian

Fraksi Golkar turut meminta pemerintah daerah memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo. Akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik diharapkan dapat dirasakan masyarakat secara adil sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain itu, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prioritas kebutuhan daerah.

Menutup pandangannya, Fraksi Golkar berharap pokok-pokok pikiran yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026.

“Kami berharap seluruh kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Melalui pandangan tersebut, Fraksi Golkar menekankan pentingnya penyusunan anggaran perubahan yang terukur, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (*)

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira Ucapkan Selamat HUT ke-4 Kodim 1315
Roman Nasaru Apresiasi Rebranding PRG, Harap Dongkrak Ekonomi Masyarakat
Pentadio Resort Berganti Nama Jadi PRG, Sofyan Puhi Abadikan Jasa Rachmad Gobel
Pentadio Resort Resmi Berganti Nama Jadi PRG, Identitas Wisata Gorontalo Diperkuat
500 Pelari Ramaikan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Tonny Junus Lepas Pemuda Fun Race
Banggar DPRD Kabgor Evaluasi Program OPD, Dorong Percepatan Realisasi Anggaran 2026
Mahmud Bobihu: Siswa Madrasah Gorontalo Punya Potensi Bersaing di Tingkat Dunia
Evaluasi Pendidikan Triwulan IV, Sugondo Tekankan Penguatan Kompetensi Guru

Berita Terkait

Sunday, 22 November 2026 - 18:39 WITA

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira Ucapkan Selamat HUT ke-4 Kodim 1315

Sunday, 22 November 2026 - 18:26 WITA

Roman Nasaru Apresiasi Rebranding PRG, Harap Dongkrak Ekonomi Masyarakat

Sunday, 22 November 2026 - 14:21 WITA

Pentadio Resort Berganti Nama Jadi PRG, Sofyan Puhi Abadikan Jasa Rachmad Gobel

Sunday, 22 November 2026 - 13:51 WITA

Pentadio Resort Resmi Berganti Nama Jadi PRG, Identitas Wisata Gorontalo Diperkuat

Sunday, 22 November 2026 - 09:42 WITA

500 Pelari Ramaikan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Tonny Junus Lepas Pemuda Fun Race

Berita Terbaru