BOALEMO, NEWSLINE.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Silfana F. Saidi, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo terkait pidato pengantar Bupati Boalemo atas Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (3/8/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Silfana, perubahan anggaran tidak sekadar menyangkut pergeseran alokasi belanja, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat serta perkembangan kondisi ekonomi daerah.
“Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 harus rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah saat ini dan skala prioritas,” ujar Silfana.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu menyesuaikan target keuangan apabila terjadi perubahan kondisi di tengah tahun anggaran. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan APBD tetap sejalan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mencermati sejumlah aspek, mulai dari asumsi ekonomi makro, target pendapatan daerah, alokasi belanja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hingga pembiayaan daerah.
Fraksi Golkar juga mendorong optimalisasi penyerapan anggaran pada sisa waktu Tahun Anggaran 2026 agar program-program prioritas dapat terlaksana secara maksimal.
Soroti Penurunan PAD
Salah satu perhatian utama Fraksi Golkar adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diminta mengevaluasi sektor-sektor penerimaan serta mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai potensi riil daerah.
Selain itu, digitalisasi sistem pemungutan dinilai perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penerimaan dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
“Potensi-potensi PAD lainnya juga perlu terus digali, mengingat pendapatan daerah mengalami penurunan sementara kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat masih berlangsung,” kata Silfana.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan menjadi penting agar pemerintah daerah tetap mampu membiayai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Minta Perhatian terhadap Hak dan Insentif
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar turut meminta pemerintah daerah mempertimbangkan pembayaran Tambahan Penghasilan (TKOD) bagi aparatur sipil negara (ASN), honorarium tenaga non-ASN atau tenaga penunjang kegiatan, serta insentif aparat desa, Dasa Wisma, tokoh adat, dan imam desa hingga Desember 2026.
Pemenuhan kebutuhan tersebut, menurut fraksi, perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan tambahan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan, termasuk melalui rencana pinjaman daerah.
Meski demikian, kebijakan pinjaman tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan mematuhi peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan beban keuangan yang melampaui kapasitas daerah.
Ingatkan Antisipasi Kebakaran dan Ancaman Gagal Panen
Selain persoalan anggaran, Fraksi Golkar juga menyoroti potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau. Pemerintah daerah diminta meningkatkan langkah antisipasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Upaya pencegahan dinilai penting untuk melindungi lingkungan, menjaga aktivitas masyarakat, serta mengurangi risiko kerugian pada sektor pertanian.
“Kami berharap pemerintah daerah melalui OPD terkait dapat melakukan upaya pencegahan serta memberikan solusi bagi petani yang terancam gagal panen,” ujarnya.
Fraksi Golkar berharap kebijakan perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka keuangan, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, termasuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.
Sikap tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan bersama pemerintah daerah guna memastikan kebijakan anggaran perubahan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan Kabupaten Boalemo.










