BOALEMO – Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Paripurna ke-41 DPRD Kabupaten Boalemo yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Boalemo, Kecamatan Tilamuta, dihadiri Bupati Boalemo Rum Pagau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pandangan umum fraksi, Fraksi Partai NasDem menyoroti capaian PAD dari sektor retribusi yang baru terealisasi sekitar 63 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Boalemo, Arman Naway, mengatakan capaian tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Realisasi retribusi yang belum mencapai target perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan pendapatan agar potensi yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Menurut Arman, peningkatan PAD menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
Ia menilai upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan retribusi, peningkatan pengawasan, pemutakhiran basis data objek retribusi, serta pengembangan inovasi dalam menggali potensi pendapatan baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Fraksi NasDem juga mendorong organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan mengelola pendapatan agar melakukan evaluasi terhadap perencanaan target maupun pelaksanaan pemungutan di lapangan sehingga capaian pendapatan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
Menurut Arman, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD juga perlu terus diperkuat agar setiap potensi pendapatan daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Melalui pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025, DPRD Kabupaten Boalemo berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kemampuan fiskal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
