BOALEMO, newsline.id — Sejumlah guru SDN 6 Tilamuta, Kabupaten Boalemo, mengajukan petisi dan laporan terkait kepemimpinan kepala sekolah. Mereka meminta adanya perhatian, pembinaan, klarifikasi, serta solusi dari pihak berwenang terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak pada suasana kerja dan tata kelola sekolah.
Petisi tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi guru untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang dinilai lebih transparan, adil, profesional, akuntabel, dan kondusif.
Dalam laporan itu, para guru menyoroti sedikitnya 18 persoalan yang mereka minta untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo dan Komisi IV DPRD Kabupaten Boalemo.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan praktik jual beli perangkat ajar. Dalam petisi disebutkan, dugaan tersebut terjadi pada 2025 dan berlanjut pada 2026. Para guru mengaku sebelumnya menyusun perangkat ajar secara mandiri, namun ketika diajukan untuk ditandatangani, terdapat revisi dan pencoretan. Selanjutnya, kepala sekolah disebut menawarkan perangkat ajar untuk dibeli.
Petisi tersebut juga menyebut sejumlah pembayaran perangkat ajar, di antaranya Rp500 ribu per semester pada 2025 dan sejumlah nominal berbeda pada 2026. Para guru meminta persoalan tersebut ditinjau secara objektif untuk memastikan proses penyusunan dan pengesahan perangkat ajar berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, para guru menyoroti dugaan tidak dibayarkannya gaji seorang guru PPPK paruh waktu selama tiga bulan pada 2025, yakni Oktober hingga Desember. Dalam petisi disebutkan, pembayaran ditunda dengan alasan dana tersebut nantinya akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Persoalan lain yang dilaporkan adalah dugaan pemotongan gaji tenaga administrasi. Dalam petisi disebutkan, dari gaji yang seharusnya diterima sebesar Rp1 juta, terdapat pemotongan Rp500 ribu dengan alasan untuk membeli taplak meja sekolah. Para guru mempertanyakan realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Para guru menyebut dalam sebuah rapat kepala sekolah menyampaikan bahwa sekolah memiliki utang kepada dirinya sebesar Rp10 juta. Namun, menurut petisi, belum terdapat penjelasan atau rincian yang dianggap cukup mengenai penggunaan dana tersebut.
Guru juga menyoroti penggunaan dana bonus buku sebesar Rp5 juta. Dalam petisi disebutkan dana tersebut disebut akan digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang sekolah kepada kepala sekolah. Para guru mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan serta pengembalian dana tersebut setelah pencairan BOS.
Petisi juga memuat keberatan terhadap pernyataan kepala sekolah mengenai kewenangan pengelolaan Dana BOS. Para guru menilai pernyataan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan karena dianggap tidak mencerminkan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Tak hanya persoalan keuangan, guru juga mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban kegiatan workshop. Mereka menyebut peserta workshop tidak menerima makan siang, sementara dalam SPJ BOS tercantum anggaran konsumsi makanan berat. Para guru meminta persoalan tersebut diklarifikasi untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
Hal serupa disoroti terkait dokumentasi kegiatan yang melibatkan siswa dan orang tua. Dalam petisi disebutkan, orang tua siswa membawa makanan dan minuman serta menanggung biaya tenda secara swadaya. Namun, dokumentasi fasilitas tersebut diduga digunakan sebagai bagian dari laporan SPJ BOS. Para guru meminta adanya pemeriksaan dan klarifikasi terhadap persoalan tersebut.
Dalam aspek kepemimpinan, para guru juga menyoroti dugaan sikap arogan dan tidak profesional, ketidakkonsistenan penerapan aturan, serta persoalan jam istirahat yang dinilai tidak memadai.
Mereka juga mempersoalkan tindakan kepala sekolah yang disebut pernah menegur guru di hadapan siswa. Salah satunya terjadi ketika apel pagi dan ketika kepala sekolah memasuki ruang kelas. Para guru menilai teguran terbuka tersebut dapat mempengaruhi wibawa dan profesionalisme guru di hadapan peserta didik.
Persoalan lain yang disampaikan adalah dugaan penyampaian informasi yang tidak objektif mengenai guru SDN 6 Tilamuta, yang menurut petisi berpotensi merugikan reputasi para guru. Kondisi tersebut disebut turut menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak nyaman di lingkungan kerja.
Para guru juga mempertanyakan penggunaan dana infak yang dikumpulkan dari siswa, pembiayaan kegiatan Pramuka yang dinilai banyak dibebankan kepada orang tua, serta pembagian tugas guru saat kegiatan Pramuka atau perkemahan. Dalam petisi, mereka meminta kejelasan mengenai perencanaan dan penggunaan dana sekolah untuk kegiatan tersebut.
Selain itu, terdapat sorotan terhadap pengelolaan presensi guru dan kepala sekolah. Para guru meminta klarifikasi mengenai dugaan perbedaan pencatatan waktu kehadiran, khususnya karena kepala sekolah disebut memiliki kewenangan sebagai admin sistem presensi. Mereka menilai perubahan data presensi harus memiliki alasan, bukti pendukung, serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut petisi tersebut, berbagai persoalan itu telah diperjuangkan para guru selama lebih dari satu tahun. Mereka mengaku telah beberapa kali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo. Guru juga menyebut pernah mendapat informasi bahwa kepala sekolah akan dimutasi, termasuk informasi mengenai rencana mutasi pada pelantikan Agustus 2026. Namun, hingga laporan tersebut dibuat, kepala sekolah disebut masih menjalankan tugas di SDN 6 Tilamuta.
Apa yang Diminta Guru?
Melalui petisi tersebut, para guru meminta pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo dan Komisi IV DPRD Kabupaten Boalemo, melakukan klarifikasi, verifikasi, evaluasi, serta menindaklanjuti seluruh persoalan yang mereka sampaikan.
Guru menegaskan, laporan tersebut bukan semata-mata untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mencari penyelesaian setelah berbagai jalur internal dan kelembagaan dinilai belum memberikan kepastian.
Mereka berharap ada jalan keluar yang nyata sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, profesional, transparan, dan kondusif. Dengan demikian, para guru dapat menjalankan tugas mendidik dan melayani peserta didik dengan tenang serta penuh tanggung jawab. (*)










