BOALEMO, NEWSLINE.ID – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Harijanto Mamangkey, mendorong Pemerintah Kabupaten Boalemo mengutamakan efisiensi belanja daerah sebelum memutuskan mengambil pinjaman sebesar Rp25 miliar untuk mendukung peningkatan pelayanan Rumah Sakit Iwan Bokings (RSIB).
Pandangan tersebut disampaikan Harijanto saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo, Senin (3/8/2026), terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi yang akrab disapa Ko Hari itu mengapresiasi komitmen Bupati Boalemo, Rum Pagau, dalam mendorong pembangunan daerah, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan RSIB.
Namun, menurutnya, rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah perlu dikaji secara matang agar tidak menambah beban fiskal pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Pada prinsipnya kami mendukung setiap langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, kami berpandangan bahwa sebelum pemerintah daerah memilih opsi pinjaman, sebaiknya terlebih dahulu mengoptimalkan efisiensi belanja yang belum menjadi prioritas,” ujar Ko Hari, Kamis (6/8/2026).
Ia menilai, masih terdapat sejumlah pos belanja yang berpotensi dievaluasi, di antaranya perjalanan dinas, kegiatan rapat di hotel, serta pengeluaran lain yang belum bersifat mendesak.
Menurut Harijanto, hasil efisiensi dari pos-pos tersebut dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih mendesak, termasuk peningkatan sarana dan kualitas pelayanan RSIB.
Langkah tersebut, kata dia, penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar.
“Pinjaman daerah tentu memiliki konsekuensi terhadap kemampuan fiskal pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, kami mendorong agar seluruh potensi efisiensi anggaran dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berutang,” tegasnya.
Ko Hari menegaskan, pandangan Fraksi PDI Perjuangan bukan berarti menolak pembangunan maupun peningkatan pelayanan rumah sakit. Pihaknya justru mendorong agar upaya tersebut dilaksanakan dengan perencanaan pembiayaan yang cermat, efisien, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keputusan mengambil pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kewajiban pembayaran pada masa mendatang, serta kebutuhan pembiayaan sektor-sektor pembangunan lainnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Boalemo dapat mengkaji berbagai alternatif pembiayaan sebelum menetapkan kebijakan pinjaman Rp25 miliar tersebut.
Dengan demikian, peningkatan pelayanan RSIB tetap dapat diupayakan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah maupun mengurangi kemampuan APBD dalam membiayai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu berjalan seiring dengan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang tidak perlu di kemudian hari.










