POHUWATO, newsline.id — Kepolisian Resor (Polres) Pohuwato menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polsek Popayato Barat.
Kapolsek Popayato Barat, IPTU Ilham Siplizand, S.Tr.K., memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyinggung dugaan keterlibatan oknum anggota Intel Polsek Popayato Barat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Ia menegaskan, Polres Pohuwato tidak akan mengabaikan setiap informasi maupun laporan masyarakat, terlebih jika menyangkut dugaan pelanggaran yang melibatkan personel kepolisian.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai bentuk tindak lanjut, Propam Polres Pohuwato saat ini tengah melakukan penyelidikan guna mendalami dugaan keterlibatan oknum anggota tersebut.
“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan diproses sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” tegas IPTU Ilham, Kamis (19/11/2026).
Di sisi lain, IPTU Ilham juga menjelaskan bahwa Polres Pohuwato bersama Polsek Popayato Barat telah melakukan langkah konkret dalam upaya pemberantasan aktivitas PETI.
Pada awal Oktober 2026, aparat kepolisian melakukan penindakan dengan mengamankan empat unit alat berat jenis excavator, empat orang operator, serta satu orang yang diduga sebagai pemodal.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa kepolisian tidak melakukan pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Popayato Barat.
“Penindakan tersebut merupakan bukti bahwa kami tidak melakukan pembiaran terhadap aktivitas PETI. Kami terus berupaya melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Popayato Barat,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolres Pohuwato, AKBP H. Busroni, S.I.K., M.H., turut menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk apabila terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Ia memastikan, apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti keterlibatan anggota, maka tindakan tegas akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui penegakan disiplin maupun proses pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
Komitmen tersebut sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali, termasuk bagi anggota kepolisian sendiri.
Tidak boleh ada toleransi bagi personel yang terbukti menyalahgunakan kewenangan maupun terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
Polres Pohuwato juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mendukung upaya pemberantasan PETI dan pengawasan terhadap profesionalitas anggota Polri. (*)










