BOALEMO – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Pesan tegas itu disampaikan Eka saat memimpin pembahasan RAPBD-P 2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (24/8/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, Eka mengingatkan agar DPRD dan pemerintah daerah lebih cermat menentukan program serta alokasi belanja. Menurutnya, setiap rupiah dalam anggaran daerah harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembahasan ini kita lakukan untuk memastikan seluruh perubahan dalam APBD benar-benar terukur, rasional dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Kita ingin setiap anggaran yang tersedia bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Eka.
Ia menjelaskan, ruang fiskal daerah turut menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah pusat. Situasi tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam penyusunan APBD Perubahan agar belanja daerah tetap sesuai dengan kemampuan keuangan.
Namun, Eka mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat terabaikan.
“Anggaran boleh terbatas, tetapi keberpihakan kepada rakyat tidak boleh ikut terbatas. Kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat Boalemo harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan anggaran,” tegasnya.
Evaluasi Program, Jangan Asal Pangkas
Menurut Eka, pembahasan RAPBD-P bukan hanya soal mengubah angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum berjalan optimal, sekaligus memastikan alokasi belanja sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Penyesuaian anggaran, kata dia, harus dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Banggar DPRD Boalemo bersama TAPD pun akan terus mendalami setiap komponen anggaran sebelum pembahasan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Eka berharap proses pembahasan berlangsung terbuka dan objektif. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai penting agar kebijakan penataan anggaran tidak mengabaikan kebutuhan warga.
Setiap Rupiah Harus Punya Manfaat
Eka menegaskan, penyelesaian pembahasan secara administratif bukanlah satu-satunya tujuan. Hal yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang disepakati benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Boalemo.
“Kita ingin pembahasan ini tidak sekadar mengejar penyelesaian administrasi. Yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Perubahan memiliki manfaat dan dampak yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah perlu bekerja lebih cermat dalam menghadapi kondisi fiskal saat ini. Penataan ulang program memang diperlukan, tetapi kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan anggaran.
Pesan yang ingin ditegaskan dalam pembahasan tersebut jelas: keterbatasan keuangan daerah menuntut pengelolaan yang lebih selektif, bukan mengabaikan kepentingan publik. Anggaran harus disusun berdasarkan prioritas, kemampuan keuangan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.










