GORONTALO, newsline.id — Ketua Aliansi Jurnalis Boalemo (AJB), Boby Amir, mendesak Bupati Boalemo Rum Pagau Aga untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap salah satu kepala subbagian (kasubag) di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan resmi dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Provinsi Gorontalo yang mempersoalkan dugaan monopoli dan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat kesehatan serta bahan medis habis pakai.
Laporan senilai lebih dari Rp50,9 miliar itu diserahkan GERAK—melalui koordinatornya, Abdul Wahidin Tutuna—kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan diketahui telah diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk mendapatkan tindak lanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Boby Amir, persoalan ini tidak hanya menyoal dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan perilaku oknum kasubag yang dinilai tidak kooperatif terhadap wartawan saat hendak melakukan konfirmasi. “Ada laporan bahwa oknum tersebut kerap menghindar ketika ingin dimintai klarifikasi. Padahal keterbukaan adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah keluhan dari internal Dinas Kesehatan Boalemo juga mencuat. Oknum kasubag tersebut disebut-sebut memperlakukan staf secara tidak profesional dan “seolah-olah bertindak seperti seorang kepala dinas”. Bahkan, muncul laporan bahwa proses pengurusan tagihan gaji maupun tagihan lainnya sering mengalami keterlambatan yang diduga berasal dari kebijakan oknum tersebut.
“Banyak pekerjaan proyek di Dinas Kesehatan yang membutuhkan pengawasan dan manajemen yang tertib. Jika ada oknum yang bertindak di luar kewenangannya, itu berpotensi merusak sistem pemerintahan dan mengganggu pelayanan publik,” tegas Boby Amir.
Ia berharap Bupati Boalemo dapat mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi pejabat terkait, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan bahwa proses hukum yang sedang berjalan dapat didukung melalui keterbukaan informasi dan sikap kooperatif dari semua pihak. (*)
