BOALEMO, NEWSLINE.ID – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, H. Karyawan Eka Putra Noho, meminta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan aplikasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Mananggu. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan mekanisme pengisian berjalan transparan dan tidak merugikan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Eka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, pengelola SPBU, serta masyarakat Mananggu, Rabu (9/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Eka, penggunaan aplikasi perlu ditinjau kembali, terutama apabila penerapannya justru membuat masyarakat harus menunggu lama hingga kuota pengisian BBM habis.
Ia juga mempertanyakan urgensi penggunaan aplikasi tersebut, mengingat sebelumnya penyaluran BBM telah menggunakan sistem barcode.
“Ketika masyarakat tidak mendapatkan keadilan, mereka menyampaikan surat ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Kami tidak mau ada kesimpulan sepihak,” ujar Eka.
Eka menegaskan, DPRD ingin mencari solusi berdasarkan fakta dan persoalan yang ditemukan di lapangan. Karena itu, mekanisme penyaluran BBM bersubsidi perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami aturan serta prosedur yang berlaku.
Ia turut menyoroti kemungkinan adanya pengisian berulang oleh kendaraan atau akun tertentu. Menurutnya, hal tersebut perlu diperiksa untuk memastikan antrean dan kuota BBM bersubsidi dikelola secara adil bagi seluruh masyarakat yang berhak.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Boalemo berencana melakukan kunjungan lapangan ke SPBU Mananggu guna melihat secara langsung proses penyaluran BBM. DPRD juga akan mengevaluasi rekomendasi terkait penyaluran BBM bersubsidi untuk sektor pertanian.
Sementara itu, Manager SPBU Mananggu, Abd. Rahman Djafar, menyatakan pihaknya siap mengevaluasi penggunaan aplikasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pengelola SPBU juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan pelayanan.
Rahman, yang akrab disapa Maman, menjelaskan bahwa sistem antrean berbasis aplikasi sebelumnya diterapkan sebagai upaya mengatasi antrean panjang di SPBU.
Meski demikian, mekanisme tersebut akan kembali dievaluasi, termasuk kemungkinan adanya akun atau kendaraan yang melakukan pengisian berulang.
Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan dan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Mananggu. DPRD Boalemo pun mendorong agar setiap persoalan ditangani melalui pemeriksaan yang objektif, sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. (*)










