LIMBOTO, newsline.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Gorontalo. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, memastikan lembaga yang dipimpinnya siap mengawal penganggaran gaji maupun perlindungan jaminan kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu.
Komitmen tersebut ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui pemberian perlindungan BPJS Kesehatan kepada seluruh PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus dalam memastikan hak-hak dasar aparatur tetap terpenuhi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain memperoleh perlindungan BPJS Kesehatan Kelas II, para PPPK Paruh Waktu juga mendapatkan perlindungan Taspen Accident sebagai jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah daerah pun telah memastikan alokasi anggaran gaji mereka tersedia hingga Desember 2026.
Tidak berhenti sampai di situ, Pemkab Gorontalo juga telah mengusulkan penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 hingga Desember. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Gorontalo.
Secara simbolis, kartu BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi kepada perwakilan PPPK Paruh Waktu pada Apel Korpri Bulan Juli 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 di halaman Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (21/7).
Dalam sambutannya, Bupati Sofyan Puhi menegaskan bahwa seluruh aparatur, baik ASN, PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh aparatur.
“ASN, PPPK Penuh Waktu, dan seluruh PPPK Paruh Waktu juga diberikan perlindungan jaminan kesehatan melalui Program BPJS Kesehatan,” tegas Sofyan.
Menurut Bupati, jaminan kesehatan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para pegawai sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang, produktif, dan fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira. Menurutnya, langkah Pemerintah Kabupaten Gorontalo merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan aparatur, khususnya sekitar 3.013 PPPK yang mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Zulfikar menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan aparatur.
“Selama ini sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan DPRD berjalan sangat baik. Kolaborasi ini bertujuan agar masyarakat benar-benar merasakan kesejahteraan di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus,” ujar Zulfikar.
Ia juga memastikan DPRD akan memberikan dukungan terhadap penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami akan terus mendukung setiap kebijakan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat, termasuk para PPPK Paruh Waktu. Ini bukan kepentingan Bupati dan Wakil Bupati semata, melainkan kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo. Karena itu, DPRD akan terus mengawal dan mendukungnya,” tegasnya.
Menurut Zulfikar, kepastian jaminan kesehatan dan keberlanjutan penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama DPRD memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur. Dengan jaminan tersebut, para PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat bekerja lebih tenang, profesional, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
