BOALEMO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo, Muhammad Amin, menyoroti ketepatan data desil yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran penyaluran bantuan. Ia meminta agar data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Boalemo bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial dan PMD, serta Bappeda Kabupaten Boalemo, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait klasifikasi desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Sejumlah kepala desa juga telah menyampaikan kepada anggota DPRD mengenai ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan keadaan masyarakat di wilayah masing-masing.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan ini menjadi perhatian serius, terutama ketika pemerintah menyalurkan bantuan pangan di tengah musim kemarau yang berdampak pada ketersediaan air dan kebutuhan pangan masyarakat.
Menurut Muhammad Amin, data yang digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan administrasi. Data tersebut harus terus diperiksa, diperbarui, dan disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Program satu data harusnya menjadi instrumen untuk memaksimalkan penyelesaian persoalan sosial di lapangan. Karena itu, kualitas data harus terus diperbaiki dan diperbarui sesuai kondisi masyarakat,” kata Muhammad Amin.
Jangan Sampai Warga yang Membutuhkan Terlewat
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Boalemo itu menegaskan, pemutakhiran data menjadi langkah penting untuk memastikan program bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan.
Ia berharap, persoalan ketidaksesuaian data dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, BPS, pemerintah desa, dan DPRD.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar proses pendataan dapat menggambarkan kondisi warga secara lebih akurat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Boalemo mendorong agar pembenahan data desil mendapat perhatian bersama. Dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran serta mendukung penanganan persoalan sosial di Kabupaten Boalemo.










