POHUWATO — Bertepatan dengan masuknya bulan September 2026, Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Pohuwato kembali mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pohuwato untuk tidak tinggal diam terhadap berbagai persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Momentum September kembali membawa ingatan masyarakat pada peristiwa kelam yang terjadi pada September 2023. Peristiwa tersebut, menurut Bidang PTKP HMI Cabang Pohuwato, harus menjadi catatan penting sekaligus bahan evaluasi agar berbagai persoalan masyarakat tidak kembali dibiarkan hingga berkembang menjadi konflik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bidang PTKP HMI Cabang Pohuwato, Abd. Rajak Dunda, mengatakan bahwa tiga tahun setelah peristiwa September 2023, masih terdapat berbagai persoalan kerakyatan yang membutuhkan perhatian serius, khususnya menyangkut isu pertambangan, pertanian, lingkungan hidup, ekonomi masyarakat dan persoalan sosial lainnya.
“Bertepatan dengan bulan September ini, kita kembali diingatkan pada peristiwa yang pernah terjadi pada September 2023. Ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan DPRD untuk melakukan evaluasi. Jangan sampai persoalan rakyat kembali dibiarkan tanpa penyelesaian,” ujar Abd. Rajak Dunda.
Menurutnya, persoalan pertambangan di Pohuwato membutuhkan perhatian serius, bukan hanya dari sisi investasi dan ekonomi daerah, tetapi juga terkait kepentingan masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan warga yang berada di sekitar wilayah pertambangan.
Selain sektor pertambangan, pertanian juga harus menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat petani masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan harga hasil pertanian, pupuk, sarana produksi, akses pasar hingga kepastian terhadap keberlangsungan usaha mereka.
“Pohuwato bukan hanya tentang pertambangan. Ada petani dan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Mereka juga membutuhkan perhatian dan keberpihakan pemerintah,” katanya.
Abd. Rajak Dunda juga menyoroti peran DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai lembaga representasi masyarakat. Menurutnya, DPRD harus lebih aktif menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti pada ruang-ruang pertemuan atau sekadar menjadi bahan pemberitaan.
“Pemerintah dan DPRD jangan menunggu persoalan menjadi besar baru kemudian turun tangan. Aspirasi masyarakat harus didengar sejak awal dan dicari jalan keluarnya secara terbuka,” tegasnya.
HMI Cabang Pohuwato berharap momentum September 2026 tidak hanya menjadi bulan untuk mengenang peristiwa masa lalu, tetapi menjadi momentum memperbaiki pola komunikasi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.
Menurut Abd. Rajak, penyelesaian persoalan rakyat membutuhkan keterbukaan, keberanian mengambil keputusan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Jangan biarkan September 2023 hanya menjadi catatan sejarah. Jadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran agar pemerintah dan DPRD lebih responsif terhadap persoalan rakyat. Kami tidak menginginkan konflik kembali terjadi. Yang kami inginkan adalah pemerintah hadir, masyarakat didengar, dan persoalan diselesaikan,” pungkasnya.
