BOALEMO, newsline.id – Praktik penagihan kendaraan oleh debt collector atau yang dikenal dengan sebutan mata elang (matel) di Kabupaten Boalemo berujung proses hukum. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Boalemo menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengambilan dan penguasaan satu unit mobil pick up Suzuki Carry milik warga.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial R.P. alias Onal (36), M.A.B. alias Rio (22), dan I.A. alias Irfan (26). Mereka diduga terlibat dalam pengambilan kendaraan Suzuki Carry warna putih bernomor polisi DM 8041 AN.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Perkembangan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers Polres Boalemo, Rabu (4/11/2026). Kegiatan dipimpin Kabag Ops Polres Boalemo AKP Irwan Aripin, S.E., M.Pd., dengan pemaparan perkara oleh Kasat Reskrim Iptu Nurwahid Kiay Demak, S.H.
Kasus ini bermula pada 8 Juni 2026 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta. Saat itu, salah seorang terduga pelaku bersama empat rekannya mendatangi Anis Akuba untuk menagih tunggakan angsuran kendaraan yang telah berlangsung sekitar dua bulan.
Mobil tersebut diketahui merupakan kendaraan yang dibiayai melalui PT Mandiri Utama Finance (MUF) atas nama Alfandi Akuba dan saat kejadian berada dalam penguasaan Anis Akuba.
Dalam pertemuan tersebut, terjadi pembicaraan mengenai tunggakan angsuran dan rencana penarikan kendaraan. Berdasarkan kronologi penyidik, pihak debt collector disebut meminta biaya pengganti sebesar Rp10 juta apabila kendaraan tidak ditarik.
Anis Akuba keberatan dengan permintaan tersebut dan mengusulkan agar tunggakan angsuran selama dua bulan diselesaikan. Namun, persoalan justru berlanjut hingga malam hari ketika kendaraan tersebut tetap dibawa oleh pihak yang bersangkutan.
Situasi semakin memanas ketika Anis diajak menuju Polres Boalemo untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia mengemudikan sendiri mobilnya, sementara beberapa orang lainnya mengawal menggunakan sepeda motor.
Namun, perjalanan menuju kantor polisi berakhir dengan penghadangan di wilayah Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta. Kendaraan yang dikemudikan Anis dihentikan dengan cara dihalangi. Selanjutnya, kunci mobil diambil oleh salah satu pihak atas perintah rekannya.
Meski Anis menyampaikan keberatan, kendaraan tersebut tetap dibawa. Dalam kronologi yang dipaparkan penyidik, korban saat itu berada seorang diri berhadapan dengan lima orang sehingga tidak melakukan perlawanan lebih lanjut.
Atas penguasaan kendaraan tersebut, pihak yang terlibat disebut memperoleh imbalan atau fee dari perusahaan pembiayaan.
Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polres Boalemo melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/136/X/2026/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 14 Oktober 2026.
Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polres Boalemo akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam pengambilan atau penguasaan kendaraan tersebut.
Debt Collector Tidak Bisa Sembarangan Tarik Kendaraan
Dalam konferensi pers tersebut, Kasat Reskrim Polres Boalemo Iptu Nurwahid Kiay Demak juga memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan debt collector dalam melakukan penarikan kendaraan milik konsumen yang mengalami tunggakan pembayaran.
Menurut Nurwahid, penyerahan kendaraan secara sukarela oleh konsumen tidak menjadi persoalan. Namun, apabila konsumen keberatan dan tidak bersedia menyerahkan kendaraannya, pihak penagih tidak dibenarkan melakukan pengambilan secara paksa.
“Kalau memang konsumen ikhlas memberikan atau menyerahkan unit kendaraannya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika pihak yang ditagih tidak terima atau keberatan, mereka tidak bisa mengambil kendaraan tersebut secara paksa. Prosesnya harus melalui pengadilan, sehingga pihak pengadilan yang akan melakukan eksekusi atau pengambilan unit kendaraan,” jelas Nurwahid.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memahami hak-haknya ketika berhadapan dengan debt collector. Warga diminta tidak mudah terintimidasi oleh tindakan penagih di lapangan serta berani meminta penjelasan mengenai dasar kewenangan penarikan kendaraan.
Apabila menemukan tindakan pemaksaan atau perbuatan yang merugikan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Melalui penanganan perkara ini, Polres Boalemo menegaskan bahwa proses penagihan maupun penarikan kendaraan harus tetap memperhatikan prosedur hukum dan hak-hak konsumen.
Tunggakan pembiayaan tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan sepihak, terlebih jika disertai pemaksaan terhadap pemilik atau pihak yang menguasai kendaraan. (*)










