BOALEMO, newsline.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Boalemo kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Boalemo tersebut dipimpin Ketua Pansus, Arman Naway, S.H., bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan unsur Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pembahasan tersebut, Pansus memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah substansi penting dalam Ranperda, terutama ketentuan mengenai kompensasi serta mekanisme pemberian sanksi kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain membahas substansi pasal, Pansus juga menekankan pentingnya penyesuaian Ranperda dengan perkembangan regulasi terbaru agar produk hukum daerah tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan hasil rapat bersama Pemerintah Daerah, terdapat sejumlah rumusan yang menjadi perhatian dalam penyempurnaan Ranperda.
Pertama, perlunya penyesuaian terhadap perkembangan regulasi terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang memuat ketentuan baru terkait ketenagakerjaan. Regulasi tersebut perlu disinkronkan dengan ketentuan sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Kedua, harmonisasi dan penyempurnaan materi Ranperda yang sebelumnya telah melalui tahapan harmonisasi. Peninjauan kembali dinilai penting agar tidak terjadi pertentangan antar-pasal maupun perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Ketiga, Pansus bersama Pemerintah Daerah perlu melakukan konsultasi dan koordinasi lanjutan dengan kementerian terkait, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial. Koordinasi juga diperlukan dengan BPJS Ketenagakerjaan serta instansi teknis lainnya.
Selanjutnya, pelibatan perangkat daerah dan instansi teknis, baik di tingkat Kabupaten Boalemo maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo, juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan materi Ranperda agar pengaturannya dapat diterapkan secara efektif sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Pansus turut menyoroti perlunya penelaahan menyeluruh terhadap setiap pasal, termasuk Pasal 88 yang mengatur tindak lanjut kompensasi, mekanisme pemberian sanksi kepada pemberi kerja, serta ketentuan teknis lainnya.
Sementara itu, terkait tahapan lanjutan, Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum bersama tim perancang peraturan perundang-undangan diminta mengoordinasikan proses penyesuaian, fasilitasi, pengajuan kembali hingga registrasi Ranperda sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku.
Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten Boalemo bersama Pemerintah Daerah untuk memastikan Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disusun secara komprehensif, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan perlindungan bagi para pekerja.
Dengan demikian, regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum daerah, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya dalam memperoleh hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. (*)










