BOALEMO, newsline.id — DPRD Kabupaten Boalemo melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Boalemo, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus, Arman Nawayi, S.H., didampingi sejumlah anggota Pansus, yakni Muhamad Amin, Silfana Saidi, Muksin Abdul Manaf, dan Rensi Makuta.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembahasan Ranperda ini menjadi bagian dari upaya DPRD dalam menyusun regulasi daerah yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap para pekerja di Kabupaten Boalemo.
Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Arman Nawayi menyampaikan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sosial atas berbagai risiko yang mungkin terjadi selama menjalankan aktivitas pekerjaan, baik risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko sosial ekonomi lainnya.
“Ranperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja bukan hanya menyangkut aspek kesejahteraan, tetapi juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi masyarakat pekerja,” ujar Arman.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, pemberi kerja, serta BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan program jaminan sosial dapat menjangkau seluruh kelompok pekerja, termasuk pekerja sektor informal dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan.
Arman berharap, melalui pembahasan bersama Dinas Nakertrans, berbagai substansi dalam Ranperda dapat dikaji secara komprehensif, sehingga regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya memenuhi aspek normatif dan administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.
“Harapan kami, Peraturan Daerah ini nantinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pekerja di Boalemo. Karena itu, setiap ketentuan harus disusun secara terukur, memperhatikan kemampuan daerah, serta mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan,” tambahnya.
Rapat Pansus bersama Dinas Nakertrans tersebut diharapkan dapat menyempurnakan materi muatan Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Melalui regulasi ini, DPRD Kabupaten Boalemo mendorong agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja. (*)










