Newsline.id, DPRD KABGOR – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gorontalo terus mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah. Hingga Senin (9/11/2026), penyusunan regulasi tersebut menjadi salah satu perhatian penting DPRD dalam mendorong tata kelola lingkungan yang lebih tertib, terpadu, dan berkelanjutan.
Pembahasan Ranperda ini sebelumnya telah dilaksanakan melalui rapat kerja Pansus bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (2/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Safrudin Hanasi, bersama anggota Pansus, di antaranya serta jajaran instansi teknis yang membidangi urusan lingkungan hidup.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pembahasan tersebut, Pansus memberikan perhatian terhadap sejumlah materi penting, mulai dari pengurangan sampah sejak dari sumbernya, kewajiban pemilahan sampah, mekanisme pengangkutan, pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hingga penguatan peran bank sampah di tingkat desa.
Ketua Pansus Safrudin Hanasi menegaskan, Ranperda Pengelolaan Sampah harus mampu menghadirkan aturan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat.
Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa lagi hanya diselesaikan melalui pola pengangkutan dan pembuangan. Diperlukan sistem pengelolaan yang lebih terencana dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Persoalan sampah ini sudah menjadi isu nasional. Kabupaten Gorontalo membutuhkan regulasi yang tegas dan implementatif. Melalui Ranperda ini, kita ingin mengatur secara jelas tanggung jawab pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, termasuk pengelolaan retribusi serta penerapan sanksi,” tegas Safrudin dalam pembahasan sebelumnya.

Urgensi pembentukan regulasi tersebut juga tergambar dari kondisi persampahan Kabupaten Gorontalo.
Karena itu, Pansus turut menyoroti pentingnya optimalisasi armada pengangkutan, pembenahan manajemen TPA, serta pemberdayaan bank sampah sebagai salah satu instrumen pengurangan timbulan sampah.
Bank sampah diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengumpulan sampah anorganik, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan dan daur ulang sampah yang masih memiliki nilai guna.
Di sisi lain, pengaturan mengenai retribusi dan sanksi juga menjadi bagian penting dalam penyusunan Ranperda. Ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Pansus juga menaruh perhatian pada sinkronisasi materi Ranperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Perda yang dihasilkan nantinya tidak tumpang tindih dan memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas.

DPRD Kabupaten Gorontalo berharap, pembahasan Ranperda Pengelolaan Sampah dapat dituntaskan secara cermat dan terukur sebelum memasuki tahapan berikutnya hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah.
Lebih dari sekadar produk hukum, regulasi ini diharapkan menjadi landasan perubahan pola pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo, dari kebiasaan kumpul, angkut, dan buang menuju sistem pengurangan, pemilahan, pemanfaatan, serta pengolahan sampah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Dengan demikian, kehadiran Perda Pengelolaan Sampah nantinya diharapkan mampu memperkuat tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang bersih, sehat, tertata, dan berkelanjutan.










