Newsline.Id, DPRD,KABGOR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo melalui Panitia Khusus (Pansus) terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan di daerah.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat kerja Pansus bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (2/11/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus, Safrudin Hanasi, serta dihadiri anggota Pansus, di antaranya Jayusdi Rivai dan sejumlah anggota lainnya, bersama jajaran instansi teknis yang membidangi lingkungan hidup.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, Pansus membedah sejumlah substansi penting Ranperda, mulai dari kebijakan pengurangan dan pemilahan sampah, sistem pengangkutan, pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA), hingga pemberdayaan bank sampah di tingkat desa.
Ketua Pansus Safrudin Hanasi menegaskan, keberadaan Perda Pengelolaan Sampah sangat penting untuk menjawab persoalan lingkungan yang semakin membutuhkan perhatian serius, termasuk di Kabupaten Gorontalo.
Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan pengangkutan dan pembuangan semata, tetapi membutuhkan sistem pengelolaan yang terencana dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Persoalan sampah ini sudah menjadi isu nasional. Kabupaten Gorontalo membutuhkan regulasi yang tegas dan implementatif. Melalui Ranperda ini, kita ingin mengatur secara jelas tanggung jawab pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, termasuk pengelolaan retribusi serta penerapan sanksi,” ujar Safrudin.
Ia menjelaskan, Pansus berkomitmen mempercepat proses pembahasan tanpa mengabaikan ketelitian dalam mengkaji setiap materi muatan Ranperda. Masukan dari OPD teknis dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Safrudin berharap, Ranperda tersebut dapat segera dirampungkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sehingga pemerintah daerah memiliki payung hukum yang memadai dalam membangun tata kelola persampahan yang lebih baik.
“Target kita, Ranperda Pengelolaan Sampah ini bisa segera disahkan menjadi Perda. Namun, yang paling penting adalah bagaimana regulasi ini nantinya benar-benar bisa diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam jalannya rapat, sejumlah masukan turut mengemuka, khususnya terkait mekanisme pengelolaan TPA, optimalisasi sistem pengangkutan sampah, serta penguatan peran bank sampah sebagai bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya.
Melalui pembahasan Ranperda ini, DPRD Kabupaten Gorontalo berharap terbangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan demikian, regulasi tersebut nantinya diharapkan menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan Kabupaten Gorontalo yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.










