LIMBOTO, Newsline. Id– Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, memberikan pandangannya terkait pelantikan pejabat administrator (Eselon III) dan pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berlangsung di Gedung Kasmat Lahay, Limboto, Senin (21/9/2026).
Menanggapi anggapan mengenai adanya penonaktifan pejabat dalam jumlah besar, Zulfikar secara tegas menepis isu tersebut. Menurutnya, proses pelantikan ini merupakan langkah penataan dan penyesuaian posisi yang berdasar pada regulasi serta data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau nonaktif, tidak. Ini sebagian besar, kan pelantikan ini tadi disampaikan oleh pihak BKPSDM, yang dilantik itu kurang lebih 200 sekian. Yang seharusnya 370-an, yang dilantik hari ini 230-an,” ujar Zulfikar usai menghadiri acara pelantikan tersebut.
Ia menilai komposisi pejabat yang dilantik pada gelombang kedua ini berada dalam kondisi yang berimbang. Menurutnya, banyak pejabat lama yang tetap dipercaya untuk menduduki posisi dan jabatan yang ada.
Lebih lanjut, Zulfikar menjelaskan bahwa fokus utama dari penataan birokrasi ini adalah untuk menyesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Perubahan struktur tersebut menuntut pengisian pada tingkat bidang hingga seksi-seksi agar roda pemerintahan dapat bergerak optimal.
“Cuma kan memang harus menyesuaikan dengan SOTK. Karena ini sudah SOTK baru, ya dituntut untuk pengisian bidang dan seksi-seksi itu dalam rangka menjawab apa yang menjadi kebutuhan daripada pemerintah daerah dan kebutuhan daripada masyarakat,” tambahnya.
Dengan tersusunnya struktur organisasi yang baru ini, DPRD Kabupaten Gorontalo berharap jalannya pemerintahan daerah dapat semakin responsif dan efektif dalam memenuhi serta melayani berbagai kebutuhan masyarakat.
