NEWSLINE.ID, Kabgor – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan wilayah dan masyarakat terdampak bencana. Salah satu langkah konkret dilakukan Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, dengan menyampaikan sekaligus menyerahkan kelengkapan dokumen fisik persyaratan penyaluran dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2026 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan proses pengajuan dan penyaluran dana hibah dapat berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Bagi pemerintah daerah, pemenuhan dokumen administrasi bukan sekadar tahapan formalitas. Lebih dari itu, kelengkapan persyaratan menjadi bagian penting dalam memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga menerima arahan dan klarifikasi dari pihak BNPB terkait tahapan administrasi serta persyaratan penyaluran dana hibah. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan tidak ada tahapan yang terlewat sehingga proses selanjutnya dapat berjalan lebih efektif.
Wakil Bupati Tonny S. Junus menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen mengawal setiap proses yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Yang terpenting adalah seluruh persyaratan dapat kita penuhi sesuai ketentuan, sehingga proses penyaluran dana hibah ini dapat berjalan dengan baik. Kami berharap dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dapat membantu mempercepat pemulihan wilayah dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi berlanjut pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo.
Melalui langkah koordinasi dan pemenuhan dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap proses penyaluran dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2026 dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.










