GORONTALO, Newsline.Id— Sertifikasi tanah wakaf merupakan fondasi vital dalam menjamin kepastian hukum, melindungi aset umat, dan memastikan keberlanjutan manfaat sosial-keagamaan bagi masyarakat.
Guna mempercepat dan mempermudah proses tersebut, sinergi lintas instansi dinilai perlu terus diperkuat melalui perluasan layanan Isbat Wakaf Terpadu hingga ke tingkat tapak.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut ditegaskan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, H. Mahmud Y. Bobihu, saat menjadi narasumber podcast di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Kamis (15/10/2026).
Mahmud mengapresiasi inisiatif Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memelopori kolaborasi terpadu bersama Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemerintah daerah. Menurutnya, program ini adalah wujud nyata komitmen aparatur sipil negara (ASN) dalam mengutamakan pelayanan publik.
“Sebagai ASN, pelayanan harus kita utamakan. Program Isbat Wakaf Terpadu ini sangat penting karena memberikan pengakuan dan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat atas tanah wakaf yang mereka kelola,” ujar Mahmud.
Mendekatkan Layanan, Memudahkan Nazir dan Saksi
Agar dampaknya makin terasa, Mahmud mendorong agar skema Isbat Wakaf Terpadu tidak hanya berpusat di kota atau satu lokasi tertentu. Pelayanan idealnya dijemput bola dan didekatkan ke wilayah-wilayah yang memiliki konsentrasi permohonan tinggi.
Pendekatan ini dinilai amat membantu para nazir (pengelola wakaf) dan saksi kunci yang mengetahui riwayat perwakafan agar dapat mengikuti proses pembuktian hukum tanpa kendala jarak dan biaya.
“Saya berharap program yang baik dan meringankan beban masyarakat ini terus berlanjut tanpa biaya sesuai ketentuan, siapapun pimpinan atau pejabatnya nanti. Ini menyangkut kepentingan umat dan kemaslahatan luas,” tegasnya.
Perluas Legalitas hingga Rumah Ibadah Semua Agama
Tidak berhenti pada tanah wakaf, Mahmud menekankan pentingnya perluasan perlindungan hukum terhadap aset dan bangunan rumah ibadah seluruh agama. Kemenag Gorontalo bersama BPN dan pemda berkomitmen mendorong agar seluruh tanah rumah ibadah memiliki legalitas resmi guna mengantisipasi risiko sengketa di masa depan.
Kunci keberhasilan program ini, lanjut Mahmud, terletak pada soliditas sinergi berjenjang—mulai dari Pengadilan Tinggi Agama, Kanwil Kemenag, BPN, Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga jajaran pemerintah kecamatan dan desa.
Di akhir penyampaiannya, Mahmud mengimbau para wakif, nazir, dan pengelola aset keagamaan untuk makin proaktif mengurus legalitas tanah yang dikelola.
“Menjaga tanah wakaf bukan sekadar mengamankan aset secara fisik, melainkan menjalankan amanah agama agar manfaatnya terus mengalir abadi bagi umat,” pungkasnya.










