Polres Boalemo Ungkap Dugaan Penggelapan Proyek SPPBE Rp6,7 Miliar

Wednesday, 4 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BOALEMO, newsline.id – Kepolisian Resor (Polres) Boalemo, Polda Gorontalo, mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan dana proyek pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik PT Bumi Panua yang berlokasi di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Dalam perkara tersebut, penyidik Satreskrim Polres Boalemo telah menetapkan seorang pria berinisial DY (Darma Yudi), yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Sherpa Nadya Sejahtera, sebagai tersangka. Tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Boalemo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

ADVERTISEMENT

website

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Boalemo Kompol Afandi Nurkamiden, didampingi Kasat Reskrim Iptu Nurwahid Kiayi Demak, S.H., serta Kasi Humas IPDA Jefri Dangkuang, Selasa (3/11/2026) pukul 16.00 WITA.

Wakapolres Boalemo Kompol Afandi Nurkamiden menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan polisi tertanggal 4 Mei 2026. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi, meneliti dokumen proyek, serta meminta keterangan ahli hukum dan akuntan publik.

Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Iptu Nurwahid Kiayi Demak mengungkapkan, proyek pembangunan SPPBE tersebut telah disepakati sejak November 2019 dengan nilai kontrak mencapai Rp14 miliar.

Dalam pelaksanaannya, PT Bumi Panua selaku pihak korban disebut telah menyerahkan dana secara bertahap sebesar Rp6,7 miliar kepada pihak pelaksana proyek.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, dana tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sebagian uang yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas SPPBE diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi tersangka di luar pekerjaan proyek.

Penyidik juga menemukan dugaan adanya rekayasa laporan perkembangan pekerjaan. Dalam laporan tersebut tercantum pembelian dan pemasangan sejumlah peralatan penunjang, di antaranya mesin carousel, conveyor, genset, serta berbagai aksesori pendukung.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, sejumlah peralatan tersebut belum terealisasi di lokasi pembangunan.

Akibatnya, proyek SPPBE tersebut tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang telah disepakati. Pihak PT Bumi Panua kemudian mengambil alih pekerjaan untuk dilanjutkan oleh pihak lain.

Dalam proses penyidikan, tersangka DY disebut telah dua kali mangkir dari panggilan resmi penyidik tanpa alasan yang patut. Tim penyidik kemudian melakukan upaya penjemputan paksa setelah keberadaan tersangka terdeteksi di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan.

Setelah melalui gelar perkara dan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keterangan ahli akuntan publik, penyidik menetapkan DY sebagai tersangka melalui surat penetapan tertanggal 2 November 2026.

Tersangka dijerat dengan Pasal 486 KUHP tentang penggelapan. Berdasarkan keterangan kepolisian, penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 2 hingga 21 November 2026, untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diamankan penyidik berupa bukti transaksi dan slip setoran dari rekening korban ke rekening tersangka maupun perusahaan penyedia, serta dokumen laporan bulanan pekerjaan pembangunan SPPBE periode 11 Februari hingga 6 April 2026.

Wakapolres Boalemo Kompol Afandi Nurkamiden menegaskan, pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan dunia usaha.

Ia menyebutkan, pembangunan fasilitas SPPBE memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pasokan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Boalemo.

Karena itu, setiap dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan investasi dan menghambat pembangunan daerah akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira Ucapkan Selamat HUT ke-4 Kodim 1315
Roman Nasaru Apresiasi Rebranding PRG, Harap Dongkrak Ekonomi Masyarakat
Pentadio Resort Berganti Nama Jadi PRG, Sofyan Puhi Abadikan Jasa Rachmad Gobel
Pentadio Resort Resmi Berganti Nama Jadi PRG, Identitas Wisata Gorontalo Diperkuat
500 Pelari Ramaikan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Tonny Junus Lepas Pemuda Fun Race
Banggar DPRD Kabgor Evaluasi Program OPD, Dorong Percepatan Realisasi Anggaran 2026
Mahmud Bobihu: Siswa Madrasah Gorontalo Punya Potensi Bersaing di Tingkat Dunia
Evaluasi Pendidikan Triwulan IV, Sugondo Tekankan Penguatan Kompetensi Guru

Berita Terkait

Sunday, 22 November 2026 - 18:39 WITA

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira Ucapkan Selamat HUT ke-4 Kodim 1315

Sunday, 22 November 2026 - 18:26 WITA

Roman Nasaru Apresiasi Rebranding PRG, Harap Dongkrak Ekonomi Masyarakat

Sunday, 22 November 2026 - 14:21 WITA

Pentadio Resort Berganti Nama Jadi PRG, Sofyan Puhi Abadikan Jasa Rachmad Gobel

Sunday, 22 November 2026 - 13:51 WITA

Pentadio Resort Resmi Berganti Nama Jadi PRG, Identitas Wisata Gorontalo Diperkuat

Sunday, 22 November 2026 - 09:42 WITA

500 Pelari Ramaikan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Tonny Junus Lepas Pemuda Fun Race

Berita Terbaru