NEWSLINE.ID, DPRD KABGOR – Rencana pengaktifan kembali Kepala Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, mendapat penolakan dari sejumlah warga. Mereka meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengaktifkan kembali kepala desa tersebut sebelum berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dituntaskan.
Penolakan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (18/11/2026). Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sejumlah keberatan, mulai dari dugaan pungutan liar (pungli), persoalan pelayanan administrasi hingga penyaluran bantuan pemerintah.
Perwakilan masyarakat, Ibrahim Hasan, mengatakan persoalan yang terjadi di Desa Motilango tidak hanya berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sebelumnya menjadi salah satu dasar penonaktifan kepala desa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ibrahim, masih terdapat sejumlah persoalan lain yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian. Salah satunya dugaan pungutan dalam pengurusan lahan Hak Guna Usaha (HGU).
Ia menyebut, pungutan tersebut diduga mencapai Rp300 ribu untuk setiap penggarap. Bahkan, persoalan itu diklaim telah dilaporkan kepada Polres Gorontalo.
“Pengurusan lahan HGU, diduga ada pungli. Jumlahnya paling rendah Rp300 ribu per penggarap. Itu salah satu persoalan yang kami sampaikan,” ungkap Ibrahim dalam RDP.
Selain itu, warga juga mempersoalkan dugaan perlakuan berbeda terhadap masyarakat yang dianggap tidak sejalan dengan kepala desa. Ibrahim mencontohkan pengurusan surat keterangan tidak mampu yang menurutnya dipersulit.
Persoalan pendataan penerima bantuan pemerintah turut menjadi sorotan. Ia menilai masih ada warga yang seharusnya layak menerima bantuan, tetapi belum terakomodasi.
Salah satu contohnya, penyaluran bantuan bibit jagung dari pemerintah provinsi yang disebut belum menjangkau seluruh warga yang dinilai memenuhi kriteria.
Atas berbagai keberatan tersebut, Ibrahim meminta pemerintah daerah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat sebelum mengambil keputusan mengaktifkan kembali kepala desa.
“Kami berharap pemerintah daerah menunda dulu pengaktifan kembali kepala desa ini sebelum polemik-polemik yang ada diselesaikan,” tegasnya.
DPRD Serahkan Keputusan kepada Pemda
Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir Ui, mengatakan keputusan mengenai pengaktifan kembali kepala desa merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan masyarakat perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Pengaktifan kembali kepala desa itu kami serahkan kepada pemerintah daerah. Apakah akan mengaktifkan atau menunda pengaktifan kepala desa yang menurut bapak dan ibu masih memiliki persoalan yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Rahmat Doni Lahati, menjelaskan bahwa penonaktifan kepala desa selama satu tahun sebelumnya merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan di Desa Motilango.
Ia menyebutkan, masa berlaku surat keputusan (SK) penonaktifan kepala desa tersebut akan berakhir pada Desember 2026. Karena itu, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan kajian terhadap kelanjutan status kepala desa berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rahmat Doni mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi dasar penonaktifan, yakni TGR, telah diselesaikan oleh kepala desa yang bersangkutan.
“Kalau soal TGR, yang bersangkutan sudah menyelesaikannya. Namun, terhadap persoalan-persoalan lain yang terungkap, semuanya akan kami kaji kembali. Saat ini pemerintah daerah sedang melakukan kajian apakah yang bersangkutan akan dilanjutkan atau tidak,” jelas Rahmat Doni
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Seluruh aspek, termasuk ketentuan regulasi dan aspirasi masyarakat, akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan pengaktifan kembali ditetapkan.
Dengan demikian, nasib pengaktifan kembali Kepala Desa Motilango masih menunggu hasil kajian pemerintah daerah, sementara warga berharap seluruh persoalan yang mereka sampaikan dalam RDP mendapat penyelesaian.










