BOALEMO, newsline.id – Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Boalemo untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPRD Boalemo, Selasa (12/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo, Mohamad Amin, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Husain A. Etango, anggota Komisi III DPRD, serta jajaran Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD di bidang pengawasan, penganggaran, dan sinkronisasi program pembangunan daerah, sekaligus memastikan rencana kerja perangkat daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Boalemo.
Ketua Komisi III DPRD Boalemo, Mohamad Amin, mengatakan pembahasan RKA dan DPA menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan memiliki sasaran yang jelas serta didukung alokasi anggaran yang efektif.
“Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD untuk memastikan program-program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pada sektor sosial dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah.
“Kami berharap setiap program memiliki orientasi yang jelas, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun manfaat yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Husain A. Etango, menilai koordinasi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurut Husain, pembahasan RKA dan DPA tidak hanya berkaitan dengan penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan setiap program mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Koordinasi seperti ini sangat penting agar DPRD dan OPD memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sehingga penggunaan anggaran daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi tersebut, DPRD Kabupaten Boalemo berharap penyusunan RKA dan DPA Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan program yang lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di Kabupaten Boalemo.










