BOALEMO, newsline.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas (Perdis) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo. Dalam perkembangan terbaru, dua mantan pejabat Sekretariat DPRD Boalemo, masing-masing berinisial BH dan ID, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Senin (16/11/2026).
Penetapan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020–2021. BH (64), yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Boalemo sekaligus Pengguna Anggaran (PA), ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1948/P.5.12/Fd.2/11/2026 tertanggal 12 November 2026.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara ID (57), yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Boalemo dan dalam perkara tersebut bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), juga ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Nomor: B-1947/P.5.12/Fd.2/11/2026 tertanggal 12 November 2026.
Penetapan ini menambah daftar perkara hukum yang menjerat ID. Pasalnya, ID sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPRD Boalemo Tahun Anggaran 2022.
Dengan demikian, ID tercatat dua kali ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara berbeda, yakni dugaan penyimpangan perjalanan dinas periode 2020–2021 dan Tahun Anggaran 2022.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boalemo, Dwi Hadi Purnomo, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru sebagai dakwaan primer, serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai subsider.
Penerapan pasal tersebut, kata Kajari, didasarkan pada asas hukum lex mitior atau lex favor rei, yakni pemberlakuan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan bagi tersangka sesuai prinsip hukum yang berlaku.
Dari hasil penyidikan, kerugian keuangan negara dalam perkara perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020–2021 mencapai Rp1.463.860.000. Sementara untuk Tahun Anggaran 2022, kerugian negara tercatat sebesar Rp653.843.000.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dalam dua perkara dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Boalemo tersebut mencapai Rp2.117.703.000 atau sekitar Rp2,1 miliar.
Meski demikian, Kejari Boalemo mengungkapkan bahwa dalam proses penanganan perkara telah terdapat pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang titipan sebesar Rp1.519.809.000.
Pengembalian tersebut selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus proses hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Kejari Boalemo juga menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila penyidik menemukan alat bukti yang cukup terkait keterlibatan pihak lain.
Termasuk pihak-pihak yang diduga turut berperan maupun memperoleh keuntungan dari penyimpangan anggaran perjalanan dinas tersebut. (*)










