Newsline.Id, Kabgor – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak main-main dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain wajib mematuhi regulasi, setiap proses pengadaan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sofyan saat membuka Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Selasa (3/11/2026).
Regulasi tersebut menggantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Perubahan ketentuan ini menuntut seluruh pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memperbarui pemahaman sekaligus menyesuaikan pelaksanaan pengadaan dengan aturan terbaru.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan jajaran pimpinan OPD, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, dan kelompok kerja pemilihan, Sofyan menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan instrumen penting dalam menggerakkan pembangunan daerah. Karena itu, prosesnya tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memastikan setiap belanja pemerintah menghasilkan output dan manfaat yang optimal.
“Terbitnya regulasi terbaru ini perlu dipahami dan diterapkan oleh seluruh pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi, serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa,” tegas Sofyan.
Tak hanya menyoroti kepatuhan terhadap regulasi, Bupati juga memberi perhatian pada penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Ia meminta seluruh OPD membangun komunikasi intensif dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Gorontalo, terutama ketika menghadapi kendala dalam proses pengadaan.
Menurutnya, konsultasi dan koordinasi sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahan prosedur maupun persoalan dalam pelaksanaan pengadaan.
Hal lain yang menjadi perhatian Sofyan adalah keberpihakan pengadaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ia berharap belanja pemerintah turut membuka ruang dan kesempatan yang optimal bagi pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, kita dapat mewujudkan proses pengadaan yang semakin tertib, cepat, tepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Gorontalo,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Setda Kabupaten Gorontalo, Ayu Radjak, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan respons atas terbitnya regulasi baru yang menggantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
Menurut Ayu, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, menyamakan persepsi, serta memperkuat kompetensi dan profesionalisme para pelaku pengadaan. Dengan demikian, setiap tahapan pengadaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sosialisasi diikuti 150 peserta yang terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap PPK, pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, pengelola pengadaan barang/jasa, serta unsur terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Materi dibawakan oleh Yuni Irawati, S.Kom., M.H., selaku fasilitator LKPP dan ahli pengadaan barang/jasa. Pembahasan mencakup perubahan ketentuan dalam regulasi terbaru serta penerapannya dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah melalui penyedia.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Gorontalo menargetkan terbangunnya kesamaan pemahaman di antara seluruh pelaku pengadaan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada hasil pembangunan serta kepentingan masyarakat.










