GORONTALO,newsline.id — Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, menegaskan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan di tingkat desa.
Penegasan tersebut disampaikan Syarif Mbuinga usai dirinya resmi dilantik sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo bersama jajaran pengurus DPC ABPEDNAS se-Provinsi Gorontalo dan Srikandi Jaga Desa. Prosesi pelantikan berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026), dan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelantikan tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat penting, di antaranya Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS yang juga Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Gubernur Gorontalo, Rektor UNG, serta para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo. Ratusan pengurus dan simpatisan ABPEDNAS dari berbagai daerah di Gorontalo turut hadir.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Gorontalo. Menurutnya, pelantikan ABPEDNAS yang dirangkaikan dengan pengukuhan Srikandi Jaga Desa menjadi momentum yang istimewa dan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Gorontalo ini menurut saya sangat menarik. Ini pertama kalinya pelantikan ABPEDNAS dibarengi dengan pelantikan DPD Srikandi Jaga Desa. Kita harapkan dari pelantikan hari ini akan terjalin kerja sama yang saling menguntungkan untuk anggota BPD dan juga masyarakat yang ada di desa,” ujar Indra.
Sementara itu, Syarif Mbuinga menyebut pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan menjadi langkah awal untuk menghadirkan kerja nyata yang menyentuh langsung kebutuhan desa.
“Pelantikan ini menjadi langkah awal untuk menyiapkan kegiatan selanjutnya yang menjangkau sampai ke level desa. Fokus utama kita adalah menjaga harmoni hubungan kerja sama yang produktif antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,” tegas Syarif.
Syarif mengatakan, sinergi antara Kepala Desa dan BPD merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif. Karena itu, ABPEDNAS Gorontalo akan mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif antara kedua unsur tersebut.
Menurut Syarif, berbagai persoalan yang muncul di desa tidak seharusnya selalu dilihat dari perspektif politik praktis. Penguatan kelembagaan BPD justru harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jangan melulu ini dilihat dalam kacamata politik 2029. Berdasarkan pengalaman saya sebagai Ketua DPRD dan Bupati Pohuwato, di lapangan masih ada keluhan terkait konflik antara BPD dan Kepala Desa. Konflik-konflik seperti inilah yang justru menghambat laju pembangunan di desa,” ungkapnya.
Berbekal pengalaman di pemerintahan dan lembaga legislatif, Syarif berharap ABPEDNAS dapat mengambil peran strategis sebagai jembatan komunikasi sekaligus wadah penguatan kapasitas BPD di seluruh Gorontalo.
Ia menegaskan, BPD dan Kepala Desa memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, perbedaan pandangan harus dikelola melalui komunikasi dan musyawarah, bukan berkembang menjadi konflik yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Dengan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Syarif Mbuinga, ABPEDNAS Provinsi Gorontalo berkomitmen memperkuat eksistensi BPD sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih harmonis, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi Syarif, keberhasilan pemerintahan desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana seluruh unsur pemerintahan desa mampu bekerja bersama dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
