BOALEMO – Kabar baik datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo. Anggaran pembayaran gaji disebut telah tersedia. Namun, keberlanjutan masa kerja setelah September 2026 akan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pegawai.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPRD Boalemo, Hj. Ulkia Kiu, S.E., M.Si., saat menggelar rapat bersama seluruh P3K paruh waktu di lingkungan Sekretariat DPRD Boalemo, Senin (24/8/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Ulkia bersama Bupati Boalemo, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang membahas keberlanjutan masa kerja P3K paruh waktu.
“Alhamdulillah tadi diinformasikan bahwa anggaran sudah tersedia untuk membayar gaji P3K paruh waktu,” kata Ulkia.
Meski anggaran gaji telah tersedia, para pegawai diminta tidak menganggap keberlanjutan masa kerja sebagai hal yang otomatis. Kedisiplinan, pelaksanaan tugas, serta pemenuhan perjanjian kinerja akan menjadi perhatian dalam evaluasi mendatang.
Bukan Cuma Absen, Kinerja Ikut Dinilai
Saat ini, terdapat 41 P3K paruh waktu yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Boalemo. Mereka ditempatkan pada sejumlah bagian, mulai dari bagian umum, keuangan, alat kelengkapan dewan, fraksi, hingga pengemudi.
Ulkia menegaskan, setiap pegawai harus memahami tugas dan tanggung jawab sesuai penempatan masing-masing. Kehadiran di kantor saja dinilai belum cukup apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan.
“Mulai Oktober akan ada format atau indikator yang diisi. Jadi bukan hanya daftar hadir, tetapi kinerja juga akan menjadi perhatian,” ujarnya.
Menurut Ulkia, evaluasi diperlukan untuk memastikan dukungan anggaran pemerintah sejalan dengan kontribusi pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan mendukung kegiatan kelembagaan DPRD.
Karena itu, ia meminta para kepala bagian melakukan penilaian secara objektif terhadap pegawai yang berada di bawah koordinasi masing-masing.
“Untuk kepala bagian, saya berikan keleluasaan memberikan rekomendasi siapa yang memenuhi kewajibannya dan siapa yang tidak melaksanakan perjanjian kinerja,” katanya.
Kepala Bagian Diminta Objektif
Ulkia menjelaskan, penilaian harus disesuaikan dengan tanggung jawab setiap pegawai. P3K yang bertugas di bagian legislatif, misalnya, memiliki kewajiban mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sesuai tugas yang diberikan.
“Misalnya yang ada di bagian legislatif, tugasnya bukan cuma sekadar hadir. Ada pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai tugasnya,” ujarnya.
Selain capaian pekerjaan, kedisiplinan juga menjadi unsur yang akan diperhatikan. Rekapitulasi kehadiran akan dilakukan secara berkala sebagai salah satu bahan penilaian terhadap pelaksanaan perjanjian kinerja.
Hasil penilaian dari masing-masing kepala bagian nantinya menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam mengevaluasi keberlanjutan masa kerja pegawai.
Amanah Harus Dijaga
Ulkia berharap kebijakan evaluasi ini dipahami sebagai upaya memperkuat tanggung jawab dan meningkatkan kualitas kerja, bukan sekadar pengetatan administrasi.
Ia mengingatkan bahwa kesempatan bekerja di lingkungan pemerintahan harus diimbangi dengan kedisiplinan, produktivitas, dan kesungguhan dalam menjalankan amanah.
“Ketika anggaran untuk teman-teman dan ASN disiapkan, aturannya juga harus lebih ketat. Amanah yang disampaikan ini benar-benar harus dijaga,” kata Ulkia.
Ia kembali menegaskan, evaluasi bukan hanya tentang menghitung kehadiran, melainkan memastikan setiap pegawai menjalankan tugas sesuai penempatan dan perjanjian kinerja.
Melalui mekanisme tersebut, Sekretariat DPRD Boalemo berharap 41 P3K paruh waktu dapat meningkatkan disiplin dan produktivitas, sekaligus memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD dan pelayanan administrasi pemerintahan.










