Limboto, Newsline. Id— Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendorong percepatan realisasi program pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, menegaskan setiap program yang telah direncanakan tidak boleh berhenti pada tahapan administrasi, tetapi harus segera diwujudkan di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Tonny saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan UKM Triwulan III Tahun 2026, Senin (28/9/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Asisten II Setda Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan, serta jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian program sekaligus memastikan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi berjalan sesuai target dan memberi manfaat konkret bagi masyarakat.
Tonny meminta jajaran perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dengan tetap memastikan ketepatan sasaran.
“Program-program yang sedang berjalan harus segera diakselerasi agar dampaknya cepat menyasar dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Tonny.
Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan, tetapi terutama dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Tonny juga meminta pimpinan OPD segera menyesuaikan diri dengan penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pembagian tugas, koordinasi, dan pelaksanaan program di lapangan tidak mengalami hambatan.
“Kepala OPD harus segera melakukan penyesuaian dengan struktur yang baru sehingga koordinasi semakin efektif dan program dapat berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Gorontalo memastikan program pemberdayaan ekonomi terus dikawal dari sisi pelaksanaan hingga manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan kinerja perangkat daerah dalam memastikan setiap program pembangunan memiliki output yang jelas dan dampak yang nyata bagi masyarakat.
