GORONTALO, newsline.id — Fadli Aktivis Gorontalo buku suara Publik kembali dipertontonkan inkonsistensi aparat penegak hukum (APH) dalam menindak kejahatan lingkungan. Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masif dan terang-terangan beroperasi di Bugu, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, kian menunjukkan kebal hukum. Senin 2 November 2026.
Di saat sejumlah wilayah lain dibongkar dengan dalih penertiban, aktivitas penambangan ilegal di Bugu justru terkesan mendapat keistimewaan dan steril dari tindakan hukum yang nyata.
Aroma “pilih kasih” ini kian pekat setelah Polsek Paleleh secara terbuka mengizinkan adanya aktivitas PETI di wilayah Bugu, namun berdalih tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melampaui batas wilayah hukum Kabupaten Pohuwato.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alibi administratif ini justru menampilkan karut-marut koordinasi antar-aparat penegak hukum sekaligus memunculkan kesan saling lempar tanggung jawab di tengah masifnya kerusakan di lapangan.
Pembiran yang terus berlanjut membuktikan bahwa penegakan hukum di wilayah perbatasan tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Aparat terkesan enggan menyentuh aktor-aktor intelektual, pemodal besar (cukong), hingga dugaan keterlibatan oknum pelindung yang berdiri di balik operasional alat berat dan rantai pasok tambang ilegal tersebut, perlindungan di balik sekat batas kerahasiaan.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan ekologis serta perlindungan terhadap wibawa hukum itu sendiri.
Ketika hukum diterapkan secara berlangganan dan dibatasi sekat wilayah tanpa ada sinergi penindakan, maka keadilan bagi masyarakat lokal telah mati di atas kertas.
Melalui rilis ini, kami mendesak secara tegas kepada Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato untuk segera:
Menghentikan tebang pilih dan alibi batas wilayah, serta segera mengambil alih penegakan hukum secara total, terbuka, serta tanpa kompromi terhadap seluruh pelaku dan pemodal PETI di Bugu.
Membersihkan internal dari segala bentuk dugaan perlindungan atau backing oknum aparat yang memuluskan kejahatan lingkungan ini.
Jika aparat terus memilih bungkam dan berlindung di balik alasan persetujuan, publik tidak akan tinggal diam dan akan terus menggalang konsolidasi untuk mengungkap sindikat di balik kebal hukumnya tambang Bugu
.
