POHUWATO, newsline.id,— Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bugu, Desa Taluditi, Kabupaten Pohuwato, terus beroperasi tanpa hambatan berarti. Alih-alih meredam, kegiatan ilegal ini justru semakin merajalela dan mencoreng wibawa penegakan hukum di daerah.
Menanggapi situasi yang kian tak terkendali ini, Pemerintah Desa Taluditi dikabarkan berencana menyurati Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah normatif ini sontak memicu tanda tanya besar dan kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
Sejumlah pihak menilai bahwa langkah administratif seperti mengirimkan surat terkesan lamban dan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan serta ancaman nyata di lapangan.
PETI bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan yang berdampak langsung pada keselamatan warga, pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS), serta potensi bencana ekologis yang sewaktu-waktu bisa meledak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Surat-menyurat formal di tengah darurat kerusakan lingkungan adalah bentuk ketidaktegasan. Ketika para pelaku terus mengeruk perut bumi tanpa izin secara terang-terangan, respons pemangku kekuasaan di tingkat lokal seharusnya tidak sekadar menunggu atau melayangkan surat, melainkan mendesak tindakan represif yang cepat dan terukur dari APH,” ujar salah seorang pemerhati sosial di Pohuwato.
Kritik ini juga menyoroti lemahnya pengawasan preventif dari instansi terkait. Pembiaran yang terus berlanjut menimbulkan munculnya persepsi masyarakat bahwa hukum di tingkat lokal tumpul ke atas dan kalah taring menghadapi para cukong tambang ilegal.
Masyarakat kini menagih langkah nyata dari APH—baik kepolisian maupun instansi berwenang lainnya—untuk segera turun tangan mengungkap jaringan di balik PETI Bugu.
Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu menjadi harga mati sebelum kerusakan lingkungan di Taluditi berakhir pada malapetaka kemanusiaan dan ekologi yang lebih luas.
