POHUWATO — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bugu kian merajalela dan memicu perhatian serius dari pemerintah setempat. Menindaklanjuti laporan masyarakat dan maraknya kegiatan ilegal tersebut, Pemerintah Desa Taluditi akan mengambil sikap tegas dengan melayangkan surat laporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat polsek setempat.
Kepala Desa Taluditi, Halim Amrain, saat dikonfirmasi membenarkan langkah hukum yang sedang diambil oleh pihak desa.
Masih buat surat saya ke polsek pak, ungkap Halim singkat saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah tegas desa ini kontras dengan kondisi di tingkat kecamatan. Camat Marisa, Irfan, mengaku sejauh ini belum menerima informasi resmi terkait aktivitas PETI di wilayah Bugu. Ia juga menegaskan bahwa pihak kecamatan mempunyai kewenangan dalam melakukan penertiban terhadap praktik pertambangan ilegal.
Menurut Irfan, peran yang dapat dilakukan oleh pihak kecamatan terbatas dalam upaya edukasi kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum. Namun, ia tidak menampik adanya dilema sosial di lapangan terkait masalah perut dan mata pencaharian warga.
“Kewenangan pemerintah kecamatan terhadap aktivitas PETI di luar jangkauan kami. Karena pembicaraan masalah PETI, kami tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban. Yang bisa kami lakukan hanya memberikan edukasi agar tidak melakukan penambangan ilegal,” jelas Irfan.
Kendati demikian, Irfan memahami peminjaman masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan tersebut.
“Di sisi lain, masyarakat menyampaikan, ‘Ketika kami tidak melakukan pekerjaan tersebut, kami mencari nafkah ke mana?’ Dilema memang bagi pemerintah kecamatan,” tambahnya.
Oleh karena itu, pihak kecamatan berharap ada solusi konkret dari instansi terkait agar masyarakat dapat tetap mencari penghidupan melalui aktivitas pertambangan tanpa harus berbenturan dengan persoalan hukum di kemudian hari.
