PerBup Plastik Pohuwato Diduga Bermasalah, Wabup Perintahkan Ditarik

Thursday, 7 May 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POHUWATO, newsline.id,—Pemerintah Kabupaten Pohuwato diduga kecolongan setelah Peraturan Bupati (PerBup) tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Plastik terlanjur disahkan tanpa melalui proses telaah dan harmonisasi hukum secara matang.

Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang diduga melangkahi mekanisme pembahasan bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pohuwato.

PerBup tersebut diketahui terbit pada 29 April 2026 dengan Nomor: 100/Pem-DLH/524 dan kini menjadi polemik di tengah masyarakat hingga ramai dibahas di media sosial.

ADVERTISEMENT

website

SCROLL TO RESUME CONTENT

Asisten Administrasi Umum yang juga menjabat Plh Sekda Pohuwato, Achmad Djuuna, membenarkan bahwa dokumen tersebut kini telah menjadi pembahasan internal pemerintah daerah. Bahkan, Wakil Bupati disebut sudah memerintahkan agar draf PerBup itu segera ditarik kembali.

“Itu sudah masuk dalam pembahasan kami di Pemkab Pohuwato, dan Wakil Bupati sudah memerintahkan untuk menarik kembali draf PerBup sebelumnya,” ujar Achmad Djuuna saat ditemui awak media di ruang Setda Pohuwato, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan itu sekaligus menguatkan dugaan adanya kelalaian prosedur dalam proses penerbitan aturan tersebut. Pemerintah daerah bahkan mengakui PerBup itu telanjur disahkan sebelum ditelaah secara menyeluruh.

“Karena sudah menjadi pembahasan di media sosial sehingga wabup memerintahkan menarik kembali PerBup itu,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Pohuwato, Owin Mohi, menegaskan PerBup tersebut belum bisa diberlakukan karena masih harus melalui tahapan hukum dan harmonisasi regulasi.

“Itu akan diproses lebih lanjut, diverifikasi, dibahas, kemudian diharmonisasi,” tegas Owin.

Ia juga memastikan langkah penarikan dilakukan agar pemerintah daerah dapat melakukan pembahasan ulang terhadap isi regulasi yang menuai kontroversi tersebut.

“Ya itulah tujuan penarikan PerBup itu, dan kami akan membahas kembali,” tutupnya.(Isjan)

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira Ucapkan Selamat HUT ke-4 Kodim 1315
Roman Nasaru Apresiasi Rebranding PRG, Harap Dongkrak Ekonomi Masyarakat
Pentadio Resort Berganti Nama Jadi PRG, Sofyan Puhi Abadikan Jasa Rachmad Gobel
Pentadio Resort Resmi Berganti Nama Jadi PRG, Identitas Wisata Gorontalo Diperkuat
500 Pelari Ramaikan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Tonny Junus Lepas Pemuda Fun Race
Banggar DPRD Kabgor Evaluasi Program OPD, Dorong Percepatan Realisasi Anggaran 2026
Mahmud Bobihu: Siswa Madrasah Gorontalo Punya Potensi Bersaing di Tingkat Dunia
Evaluasi Pendidikan Triwulan IV, Sugondo Tekankan Penguatan Kompetensi Guru

Berita Terkait

Sunday, 22 November 2026 - 18:39 WITA

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira Ucapkan Selamat HUT ke-4 Kodim 1315

Sunday, 22 November 2026 - 18:26 WITA

Roman Nasaru Apresiasi Rebranding PRG, Harap Dongkrak Ekonomi Masyarakat

Sunday, 22 November 2026 - 14:21 WITA

Pentadio Resort Berganti Nama Jadi PRG, Sofyan Puhi Abadikan Jasa Rachmad Gobel

Sunday, 22 November 2026 - 13:51 WITA

Pentadio Resort Resmi Berganti Nama Jadi PRG, Identitas Wisata Gorontalo Diperkuat

Sunday, 22 November 2026 - 09:42 WITA

500 Pelari Ramaikan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Tonny Junus Lepas Pemuda Fun Race

Berita Terbaru