LIMBOTO, newsline id– Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga 3 Agustus 2026, pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 225.999 warga atau 54,43 persen dari total proyeksi penduduk sebanyak 415.237 jiwa, mendekati target daerah sebesar 60 persen.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Gorontalo, H. Sofyan Puhi, saat membuka Rapat Advokasi, Koordinasi, dan Bimbingan Teknis (Bintek) Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2026 di Grand Resto Bukit Proja, Kamis (6/8/2026). Menurut Bupati, keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Dinas Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan dan kader Posyandu dalam memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati menegaskan, penguatan layanan kesehatan primer harus terus dipertahankan karena menjadi fondasi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
“Program-program yang dijalankan Dinas Kesehatan telah menunjukkan hasil yang baik. Namun tantangan kita masih besar. Karena itu, Posyandu harus benar-benar menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak,” ujar Sofyan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Ismail Akaseh, menjelaskan bahwa penguatan layanan primer terus dilakukan melalui optimalisasi Integrasi Layanan Primer (ILP), peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan peran Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat.
Saat ini Kabupaten Gorontalo memiliki 435 Posyandu yang telah terdata pada microsite nasional dengan dukungan 1.471 kader yang tersebar di 19 kecamatan. Keberadaan kader Posyandu menjadi kekuatan utama dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Meski demikian, Ismail mengakui masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Hingga Juli 2026 tercatat 12 kasus kematian ibu dan 36 kasus kematian bayi di Kabupaten Gorontalo. Karena itu, melalui kegiatan advokasi, koordinasi, dan bimbingan teknis, Dinas Kesehatan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh mitra pembangunan, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat akan semakin meningkat sehingga mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi,” kata Ismail.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sofyan Puhi juga menegaskan bahwa terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 telah memperluas fungsi Posyandu. Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pusat pelayanan terpadu yang mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Menurutnya, implementasi Posyandu enam bidang SPM harus dipahami secara utuh oleh seluruh Tim Pembina Posyandu di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen terus memperkuat kelembagaan Posyandu, meningkatkan kapasitas kader, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Saya berharap seluruh hasil bimbingan teknis ini segera diterapkan sehingga Posyandu mampu menjadi daya ungkit pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi,” pungkas Bupati.
Kegiatan tersebut diikuti Tim Pembina Posyandu tingkat kabupaten, kecamatan, serta desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Posyandu dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
