POHUWATO, newsline.id,– Pendiri LSM LABRAK, Sonni Samoe, melontarkan kritik tajam terhadap rencana Wakil Bupati Pohuwato Iwan Adam yang akan berbicara dengan Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan keluhan para penambang terkait sulitnya menjual emas menjelang Ramadhan. Menurut Sonni, langkah tersebut tidak lebih dari manuver politik yang terlambat dan cenderung membangun harapan semu di tengah masyarakat tambang.
Sonni menilai sikap Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait persoalan jual beli emas dari aktivitas pertambangan tanpa izin sebenarnya sudah sangat jelas. Oleh karena itu, rencana mendatangi gubernur untuk “mencari solusi” justru menampilkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam memahami arah kebijakan yang sudah ditegaskan sebelumnya.
“Kalau sikap gubernur sudah jelas menyatakan bahwa praktik jual beli emas dari tambang ilegal tidak dapat dibenarkan, lalu apa sebenarnya yang ingin dinegosiasikan lagi? Jangan sampai masyarakat dijadikan panggung retorika politik, seolah-olah ada perjuangan besar yang sedang dilakukan, padahal arah kebijakannya sudah diketahui sejak awal,” tegas Sonni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia bahkan menilai wacana membawa masyarakat untuk bertemu gubernur sebagai langkah populis yang berisiko mempermainkan harapan para penambang. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya tidak membangun ekspektasi baru jika pada akhirnya tidak memiliki desain solusi yang jelas.
“Penambang hari ini tidak membutuhkan pejabat yang hanya datang mendengar pengaduan, lalu berjanji akan menyampaikannya kepada gubernur. Itu bukan kepemimpinan. Itu hanya peran kurir politik yang menyampaikan pengaduan tanpa membawa solusi,” kritiknya.
Sonni menandaskan, persoalan tambang rakyat di Pohuwato sudah berlangsung bertahun-tahun dan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan simbolik berupa pertemuan pejabat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberanian pemerintah daerah menetapkan kebijakan konkret seperti percepatan izin pertambangan rakyat (IPR), penetapan sistem perdagangan emas rakyat, dan keberpihakan yang jelas terhadap ekonomi masyarakat pertambangan.
Menurutnya, jika pemerintah daerah benar-benar serius memperjuangkan nasib penambang, maka yang seharusnya disampaikan kepada gubernur bukan sekadar keluhan, melainkan usulan solusi yang konkret dan terukur.
“Kalau yang dibawa hanya keluhan masyarakat tanpa konsep penyelesaian, maka itu bukan perjuangan. Itu hanya drama politik yang dipentaskan di atas penderitaan rakyat,” ujar Sonni.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan momentum Ramadhan sebagai panggung empati politik yang sesaat. Sebab bagi masyarakat, persoalan ekonomi bukanlah persoalan musiman yang muncul menjelang hari besar keagamaan, melainkan persoalan kehidupan yang berlangsung setiap hari.
“Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang pandai menampilkan empati di depan kamera. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani memperjuangkan kebijakan untuk melindungi ekonomi masyarakatnya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sonni menegaskan bahwa jika pemerintah daerah terus terjebak pada pendekatan simbolik tanpa solusi struktural, maka persoalan tambang rakyat di Pohuwato akan terus berada dalam lingkaran hukum dan ekonomi.
“Jangan jadikan penderitaan para penambang sebagai komoditas politik. Jika benar-benar ingin memperjuangkan rakyat, maka buktikan dengan kebijakan yang nyata, bukan sekadar retorika yang keras di depan publik tetapi kosong dalam tindakan,” tutupnya.
