Perlindungan Hukum bagi Anak Jalanan

Wednesday, 7 May 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis : Oya Jarot

OPINI,newsline.id — Sebagai warga negara yang baik, menaati dan mematuhi hukum merupakan kewajiban setiap individu yang tinggal dalam suatu wilayah negara.

Hukum berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruknya suatu tindakan. Di Indonesia, hukum menuntut kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang, dan menegaskan bahwa setiap warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

ADVERTISEMENT

website

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu tema menarik yang patut dikaji adalah perlindungan hukum bagi anak jalanan. Sebelum membahas perlindungan hukum tersebut, penting untuk memahami kondisi sosial anak jalanan dan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas.

Anak jalanan umumnya berasal dari keluarga kurang mampu, yang dibebani oleh tekanan hidup dan minimnya kontrol atau perhatian dari orang tua. Kondisi ini mendorong mereka untuk mencari jati diri dan ketenangan di jalanan, sehingga mereka memilih hidup bebas tanpa ikatan keluarga atau lingkungan formal lainnya.

Lantas, bagaimana perlakuan hukum terhadap anak jalanan? Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa memandang suku, ras, atau golongan. Ini berarti bahwa anak jalanan tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana warga negara lainnya. Mereka tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dan harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan transparan akan memberikan keyakinan kepada anak jalanan bahwa hak mereka sebagai warga negara tetap dihargai. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga instrumen perlindungan dan rehabilitasi bagi kelompok rentan seperti anak jalanan.(**)

Berita Terkait

Refleksi dari Ruang LK II: Menagih Kembali Ruh Intelektual dan Independensi HMI
Ketika Ayah Tidak Hadir: Mengapa Negara Harus Peduli?
KOIN STUNTING DAN SEMANGAT PEMERINTAH MILIK MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Jangan Jadi Pejabat Jika Thomas – Mikson Anti Kritik, Pers Bukan Humas DPRD
Jika Fungsi Pengawasan Dinilai Gagal, Semua Unsur DPRD Harus Bertanggung Jawab
Tantangan Pemerintahan Daerah: Korupsi, Konflik, dan Persatuan Bangsa
Peran Elite Dalam Politik Lokal
Strategi Mengantisipasi Pelarian Tersangka Korupsi ke Luar Negeri

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 12:47 WITA

Refleksi dari Ruang LK II: Menagih Kembali Ruh Intelektual dan Independensi HMI

Friday, 25 September 2026 - 16:56 WITA

Ketika Ayah Tidak Hadir: Mengapa Negara Harus Peduli?

Friday, 25 September 2026 - 15:57 WITA

KOIN STUNTING DAN SEMANGAT PEMERINTAH MILIK MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Thursday, 16 July 2026 - 23:43 WITA

Jangan Jadi Pejabat Jika Thomas – Mikson Anti Kritik, Pers Bukan Humas DPRD

Tuesday, 7 July 2026 - 11:46 WITA

Jika Fungsi Pengawasan Dinilai Gagal, Semua Unsur DPRD Harus Bertanggung Jawab

Berita Terbaru