LIMBOTO, Newsline.id — Kontestasi pemilihan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gorontalo memanas. Tiga tokoh dengan rekam jejak kharismatik disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang layak memimpin organisasi kemanusiaan tersebut. Mereka adalah Sugondo Makmur, S.Pd, MH., Dr. Salahudin Pakaya, dan dr. A.R. Mohammad.
Ketiganya dianggap punya kapasitas, jaringan, serta pengalaman dalam mengelola organisasi besar, apalagi di tengah kebutuhan revitalisasi peran PMI di tingkat lokal.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Gorontalo, Alwin Thalib, menegaskan bahwa kontestasi ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi ketua, tetapi siapa yang benar-benar siap menjadikan PMI sebagai lembaga yang tanggap dan responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PMI ini bukan sekadar organisasi sosial biasa. Ia butuh pemimpin yang kuat secara moral, administratif, dan punya sensitivitas terhadap kondisi rakyat. Saya kira, dari sejumlah nama yang beredar, ada tiga figur yang saat ini paling layak,” ungkap Alwin Thalib, Kamis (7/8/2025).
Menurut Alwin, Sugondo Makmur dikenal sebagai sosok pendidik dan organisatoris yang punya rekam jejak panjang di dunia birokrasi dan sosial. Dr. Salahudin Pakaya, akademisi dan tokoh pemuda, dinilai visioner dan mampu menggerakkan relawan. Sementara dr. A.R. Mohammad, seorang tenaga medis senior, dianggap paham betul dunia kemanusiaan dan sudah terlibat langsung dalam banyak misi kemanusiaan.
“Pemilihan Ketua PMI kali ini bukan hanya soal elektabilitas, tapi soal kapabilitas. Harus ada yang mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari penguatan relawan hingga edukasi kemanusiaan berbasis masyarakat,” tambah Alwin.
Meski belum diumumkan secara resmi kapan pemilihan akan digelar, namun atmosfer persaingan mulai terasa di berbagai lini. Dukungan dari kalangan relawan, ormas, hingga partai politik pun mulai terlihat mengerucut.
Alwin juga mengingatkan agar proses pemilihan nanti tetap menjaga netralitas dan tidak disusupi agenda politik praktis.
“PMI harus tetap jadi lembaga independen. Jangan sampai jadi kendaraan politik terselubung. Mari kita jadikan ini momentum pembenahan, bukan perebutan kekuasaan,” pungkasnya. (*)
