BOALEMO, newsline.id — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo menyoroti ketidakmerataan pembagian anggaran media yang selama ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sorotan ini mengemuka dalam rapat pembahasan APBD Perubahan, di mana para legislator menegaskan perlunya tata kelola dana pers yang lebih transparan, adil, dan merata. Kamis (18/09/2025).
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, dalam rapat tersebut menekankan bahwa anggaran media harus benar-benar bermanfaat bagi seluruh insan pers di Boalemo. Ia menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan menjaga fungsi kontrol sosial, sehingga dukungan anggaran perlu dikelola secara proporsional.
“Teman-teman pers harus kita hidupkan supaya bisa memberikan pemberitaan yang baik. Kalau ada kritik, tidak perlu kita marah. Yang penting jelas, dan ke depan harus diatur supaya tidak ada kecemburuan,” ujar Eka Putra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengusulkan agar pengelolaan anggaran media tidak lagi sepenuhnya ditangani Kominfo, melainkan dikembalikan ke DPRD dengan melibatkan langsung perwakilan insan pers untuk menghindari kecemburuan antarmedia.
“Kalau perlu, biarkan mereka yang mengaturnya, sementara Kominfo cukup sebagai pengontrol,” tambahnya.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, yang menyoroti urgensi pemerataan bagi seluruh media yang terdaftar di Boalemo.
“Kalau ada 31 media, maka semuanya harus terakomodasi. Jangan sampai ada yang tidak kebagian. Itu tidak adil,” tegas Hardi. (*)
