BOALEMO, newsline.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan kelistrikan dalam Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Senin (4/5/2026).
Pandangan akhir fraksi disampaikan oleh Abdul Rahman Genti yang menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disuarakan merupakan aspirasi masyarakat yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Momentum rapat paripurna ini kami manfaatkan untuk kembali menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi perhatian Fraksi Demokrat. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Abdul Rahman mengungkapkan beberapa ruas jalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah, di antaranya Jalan Tangga Barito Molliulo, Jalan Tangga Barito menuju Desa Dimito, Jalan Tangga Jaya Pontolo, serta Jalan Tangga Jaya Kilometer 17 menuju Desa Lahumbo.
Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
Selain sektor infrastruktur, Fraksi Demokrat juga menyoroti pelayanan kelistrikan di Kabupaten Boalemo. Fraksi tersebut mendorong agar Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Tilamuta dapat berdiri secara mandiri dan tidak lagi berada di bawah koordinasi ULP Marisa.
Di samping itu, Fraksi Demokrat meminta agar Pos Pelayanan PLN di Kecamatan Dulupi kembali dioperasikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
“Perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan pelayanan kelistrikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah dapat terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar persoalan ini dapat ditangani secara bertahap,” katanya.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari pendapat akhir Fraksi Demokrat terhadap Ranperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sekaligus pokok-pokok pikiran fraksi dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Demokrat berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
