BOALEMO, newsline.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat, 21 November 2025. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Aris Munandar Rahim, selaku Sekretaris Fraksi Gerindra.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyampaian nota keuangan dan dokumen RAPBD 2026, meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan akibat penurunan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Fraksi Gerindra menyatakan menerima RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, namun tetap memberikan sejumlah koreksi dan catatan kritis yang diminta menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Fraksi menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus disusun realistis, berpihak pada rakyat, dan bebas dari pemborosan anggaran. Penurunan pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp712 miliar kami nilai perlu menjadi perhatian utama,” tegas Aris Munandar.
Fraksi juga menekankan perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Upaya digitalisasi pajak daerah, penertiban aset, serta peningkatan akurasi data diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk menyusun program berkualitas guna memperjuangkan alokasi transfer pusat secara maksimal.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra menyampaikan empat catatan strategis sebagai landasan penguatan kebijakan fiskal daerah, yaitu:
- APBD harus berpihak pada rakyat kecil, bukan pada belanja birokrasi yang tidak produktif.
- Setiap rupiah anggaran harus memberi dampak nyata, bukan sekadar dihabiskan tanpa hasil.
- Kinerja OPD yang rendah harus dievaluasi, termasuk efisiensi program, serapan anggaran, dan capaian output.
- Usulan penerapan Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah efisiensi, yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas kerja, optimalisasi waktu, serta penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan tugas kedewanan.
Pandangan umum ini ditutup dengan harapan agar seluruh masukan dan catatan Fraksi Gerindra dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penyempurnaan RAPBD 2026, sehingga anggaran daerah dapat tersusun secara lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
